KPK: Densus Anti Korupsi Mabes Polri Bukan Saingan

75
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif/Foto: Eko Sulestyono.

JAKARTA — Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam waktu dekat berencana akan membentuk Detasemen Khusus (Densus) Anti Korupsi. Peryataan terkait dengan rencana pembentukan Densus Anti Korupsi tersebut sebelumnya sempat disampaikan secara langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian beberapa waktu yang lalu.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengharapkan bahwa dengan dibentuknya Densus Anti Korupsi tersebut otomatis ke depannya akan membuat kinerja dan jangkauan penanganan khususnya terkait dengan kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi yang selama ini dilakukan oleh aparat kepolisian akan lebih luas dan efisien.

Menanggapi adanya rencana pembentukan Densus Anti Korupsi oleh Mabes POLRI tersebut secara umum pihak KPK memberikan dukungan atau mengapresiasi terkait dengan wacana tersebut. Bahkan pihak KPK siap bekerja sama jika sewaktu-waktu dibutuhkan dan dimintai bantuan oleh pihak Mabes POLRI seputar pembentukan Densus Anti Korupsi.

Menurut penjelasan resmi yang disampaikan secara langsung oleh Wakil Ketua KPK Laode Mohammad Syarif mengatakan bahwa pihak KPK mendukung sepenuhnya wacana pembentukan Densus Anti Korupsi. Dia menjelaskan bahwa pihak KPK tidak merasa keberatan atau tidak merasa tersaingi terkait dengan wacana pembentukan Densus Anti Korupsi Mabes POLRI.

“Saya kita tugas dan kewenangan KPK sangat jelas yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 yang menyangkut tentang KPK dan peraturan lainnya yang memang menjadi tanggung jawab KPK. Jadi pihak KPK sama sekali tidak merasa tersaingi terkait dengan adanya wacana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Anti Korupsi Mabes POLRI. Masing-masing lembaga penegakan hukum tentu akan bekerja secara secara profesional,” kata Laode di Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Tambah Laode sebenarnya wacana pembentukan semacam Densus Anti Korupsi tersebut tidak ada masalah. Asalkan dikelola dengan baik dan profesional. Sehingga nantinya pihak KPK akan mudah melakukan koordinasi dan saling bekerja sama di lapangan, khususnya dalam pengungkapan atau penyelidikan yang berkaitan dengan kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Komentar