Menteri PUPR Prioritaskan Kawasan Perbatasan

and
45
Mentri PUPR, Basuki Hadimuljono. -Foto: Jatmika

YOGYAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menegaskan akan terus menggalakkan pembangunan jalan pararel di seluruh kawasan perbatasan Indonesia.

Terdapat dua kawasan perbatasan yang menjadi prioritas Kementrian PUPR  di 2017, yakni kawasan perbatasan Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pembangunan di kawasan perbatasan ini terus digalakkan untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat sekitar.

“Untuk saat ini yang kami prioritaskan Kalimantan dan NTT (Nusa Tenggara Timur),” ujarnya, dalam Seminar Nasional Pembangunan Infrastruktur Indonesia dalam rangka menunjang Pertumbuhan Ekonomi bertempat di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin (17/7/2017).

Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur berupa jalan di kawasan perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste yang dilakukan bersama-sama dengan TNI telah berhasil menyelesaikan jalan penghubung sepanjang 176 kilometer sesuai target.

“Untuk NTT dari Motaain Belu sampai ke bawah sekarang 176 km sudah nyambung,” katanya.

Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan Kalimantan sepanjang 1.900 kilometer yang membentang dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Barat, pengerjaannya saat ini sudah hampir selesai. Pembangunan infrastruktur yang telah dimulai sejak 2015 itu tercatat telah mencapai 1.582 kilometer. Pihaknya pun menargetkan keseluruhan jalan itu akan selesai pada 2019.

Sementara itu, selain membangun jalan penghubung di kawasan perbatasan Kalimantan dan NTT, Kementerian PUPR juga tengah berupaya menyelesaikan pembangunan jalan di kawasan perbatasan Papua atau Trans Papua sepanjang 4.330 kilometer. Dikatakan pembangunan jalan trans Papua tersebut saat ini telah mencapai 89 persen, dan ditargetkan akan tersambung seluruhnya pada 2018.

“Hanya tinggal beberapa kilometer saja. Kita target tahun 2018 tersambung,” katanya.

Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dan pos lintas batas negara (PLBN) sendiri menurutnya dilakukan bukan sebagai bentuk `gagah-gagahan`. Namun untuk menunjukkan, bahwa Indonesia merupakan negara besar, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.

Sesuai rencana pemerintah tahun 2015-2019, Kementerian PUPR menargetkan membangun sebanyak 3.073  km jalan nasional, 29.859 m jembatan, 2.650 km jalan baru, serta 1000 km jalan tol, di seluruh wilayah Indonesia.

Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga menarget membangun 24 pelabuhan baru, 60 pelabuhan penyeberangan, serta 5 bandara baru. Dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan target tersebut mencapai Rp733 triliun untuk pembangunan jalan,  Rp 86 triliun untuk transportasi kota dan Rp47 triliun untuk transportasi darat (AKDP).

“Untuk memenuhi anggaran sebanyak itu kita membutuhkan kerjasama dengan pihak swasta termasuk BUMN,” katanya.

Komentar