Menteri PUPR Tanggapi Penolakan Sultan Soal Jalan Tol

190
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono (kiri)/Foto: Jatmika H Kusmargana.

YOGYAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengindikasikan akan tetap membangun jalan tol di wilayah DIY, sebagai bagian rencana pembangunan infrastruktur di kawasan Pulau Jawa sisi selatan yang menghubungkan Tasikmalaya, Cilacap, Jogja, dan Solo.

Hal itu diungkapkan Basuki menanggapi pernyataan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang menolak pembangunan jalan tol di DIY, menyusul pembangunan bandara baru Kulonprogo.

“Bukan itu maksudnya (tidak boleh ada tol). Yang tidak diperlukan (jalan tol menurut Sultan) itu dari Bandara ke Borobudur. Sehingga tolnya dari bandara ke Jogja,” katanya seusai menjadi pembicara seminar nasional Pembangunan Infrastruktur Indonesia Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Ekonomi, bertempat di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Senin (17/07/2017) siang.

Menurut Mentri PUPR, pembangunan infrastruktur berupa jalan tol di wilayah kawasan pulau Jawa sisi selatan yang menghubungkan Tasikmalaya, Cilacap, Yogyakarta dan Surakarta, merupakan program pemerintah Jokowi di masa yang akan datang.

Kebijakan ini adalah kelanjutan pembangunan jalan tol di kawasan Pantai Utara (Pantura) mulai dari Jakarta, Cikampek, Palimanan, Brebes, hingga Solo.

“Memang tol itu programnnya mulai dari Cilacap, Jogja, Solo. Yakni sebagai kelanjutan dari program tol di Pantura. Kedepan adalah yang di wilayah selatan ini. Yang tidak disetujui Sultan itu dari Bandara ke Borobudur,” katanya.

Meski masih berupa prakarsa, namun dikatakan pembangunan jalan tol di wilayah selatan pulau jawa tersebut sudah menjadi bagian rencana pemerintah pusat. Bahkan perencanaan serta pembangunan tol yang akan menghubungkan Tasikmalaya, Jawa Barat hingga Surakarta, Jawa Tengah itu, saat ini sudah disiapkan seluruhnya.

Sebelumnya rencana pembangunan jalan tol di wilayah DIY, pasca dibangunnya Bandara Baru Kulonprogo, banyak mendapat pro dan kontra dari masyarakat. Bahkan belum lama ini orang nomer satu di DIY, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyatakan menolak pembanganan jalan tol di wilayah DIY. Alasannya karena keberadaan jalan tol akan dapat mempengaruhi perekonomian warga masyarakat sekitar.

Sementara itu, pakar ekonomi UGM, A Tony Prasetiantono, berharap kabar penolakan Sultan terhadap pembangunan jalan tol di DIY tidak benar. Pasalnya menurut Tony, keberadaan jalan tol menjadi sangat diperlukan di DIY, dengan adanya bandara baru Kulonprogo, yang akan mulai beroperasi pada 2019. Akan sangat tidak produktif, jika pembangunan bandara baru tidak disertai pembangunan jalan tol sebagai penghubung.

“Mudah-mudahan penolakan Sultan itu tidak benar. Karena dengan adanya bandara baru Kulonprogo, keberadaan jalan tol sangat dibutuhkan,” katanya.

Komentar