PUPR Akan Bangun 9 Bendungan untuk Lumbung Padi

and
22
Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat menjadi pembicara di UGM/ Foto: Jatmika H Kusmargana.

YOGYAKARTA  — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, mengatakan akan kembali membangun sejumlah bendungan baru pada 2017. Kebijakan ini bertujuan  meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan air.

Sebanyak 9 pembangunan bendungan baru tengah disiapkan guna mencapai target pembangunan 65 bendungan pada 2014-2019. Tak hanya membangun bendungan, pemerintah yang tengah gencar membangun infrastruktur, juga akan membangun sebanyak 1 juta jaringan irigasi serta 3 juta rehabilitasi jaringan irigasi di Indonesia.

Selain itu, selama 2014-2019, pemerintah juga mentargetkan membangun infrastruktur bidang sumber daya air berupa 3000 km sarana prasarana pengendali banjir dan 500 km  sarana prasarana (sarpras) pengamanan pantai.

“Pembangunan bendungan dan saluran irigasi ini merupakan bagian program pemerintah di bidang pertanian. Yakni demi mewujudkan 13 propinsi sebagai lumbung pangan nasional. Diantranya Propinsi Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan di masa yang akan datang,” katanya saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Pembangunan Infrastruktur Indonesia Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Ekonomi di UGM Yogyakarta, Senin (17/07/2017).

Dalam paparnya, untuk dapat membangun infrastruktur bidang sumber daya air selama rentang waktu 2015-2019, pemerintah membutuhkan anggaran hingga mencapai Rp450,9 triliun. Dana yang sangat besar itu dikatakan hanya dapat dipenuhi dari sejumlah sumber. Yakni 41 persen dari APBN maupun APBD, 22 persen dari BUMN, dan 36 persen dari sektor swasta.

“Tidak mungkin dana sebanyak itu hanya bersumber dari pemerintah. Sehingga harus bekerjasama dengan sektor swasta termasuk BUMN,” katanya.

Sementara itu, Anggota BPK RI, Rizal Djalil, yang juga hadir sebagai pembicara mengatakan pengajuan hutang luar negri yang dilakukan pemerintah untuk mendanai pembangunan infrastruktur masih dibenarkan. Pasalnya pengajuan hutang luar negri diperbolehkan apabila digunakan untuk biaya investasi seperti pembuatan infrastruktur dan bukan biaya konsumsi.

Ia sendiri menyebut, capaian pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK dalam kurun waktu 3 tahun belakangan tergolong sangat masih dan signifikan. Khusus untuk bidang sumber daya air saja, ia menyebut selama 2015-2017 pemerintah Jokowi-JK telah membangun sebanyak 182.000 km jaringan irigasi baru pada 2015 dan 50.476 km jaringan irigasi baru pada 2016.

Tak hanya itu ia juga mencatat ada sebanyak 228,61 km sarana-prasarana pengendali banjir pada 2015 dan 189 km pada 2016. Sedangkan untuk sarpras pengamanan pantai telah dibuat sebanyak 62,34 km tahun 2015 dan 33,57 km tahun 2016.

“Dengan kebijakan strategis itu, produksi padi nasiobal kita juga semakin meningkat. Dari sebanyak 69,1 juta ton pada 2012 menjadi sekitar 79,1 juta ton pada 2016. Hal itu juga membuat impor padi kita terus menurun yakni sebanyak 1810 ribu ton pada 2016 menjadi sevanyak 1283 ribu ton pasca 2016,” katanya.

 

Komentar