Menhub Akui Pertumbuhan Sepeda Motor di Indonesia Cukup Menakutkan

99
Menhub Budi Karya Samadi (dua kiri) saat acara Refleksi 72 Tahun Indonesia Merdeka di UGM/Foto: Jatmika H Kusmargana

YOGYAKARTA — Meski menjadi penyumbang angka kecelakaan terbesar sekaligus salah satu penyebab kemacatan, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Samadi, menyebut pemerintah saat ini belum bisa menghentikan atau membatasi pertumbuhan kendaraan bermotor. Hal itu disebabkan karena belum terpenuhinya hak-hak masyarakat atas transportasi publik.

“DPR mungkin gampang minta hentikan (pertumbuhan) motor. Kita sebagai pemerintah harus konsekuen. Tidak mungkin serta merta menghentikan, tanpa memenuhi hak-hak masyarakat atas transportasi masal,” ujarnya dalam acara ‘Refleksi 72 Tahun Indonesia Merdeka, Kerja Bersama untuk Kejayaan Indonesia’ di UGM, Sabtu (12/08/2017).

Menhub sendiri mengakui pertumbuhan sepeda motor di Indonesia cukup menakutkan. Dimana pada arus mudik lalu, tercatat ada sebanyak 5 juta pengguna sepeda motor. Sementara pertumbuhan sepeda motor tercatat mencapai 30 persen per tahun.

Menhub bahkan mengatakan, jika dibiarkan dalam waktu tiga hingga empat tahun ke depan kota-kota besar di Indonesia akan dipenuhi dengan motor.

“Kemacetan menjadi isu krusial saat ini. Hal itu terjadi karena kita belum siap membuat solusi transportasi perkotaan ataupun antar kota,” katanya.

Menurut Menhub, persoalan ketimpangan antara ketersediaan dan kebutuhan atas transportasi publik menjadi kendala. Ia mencontohkan, kereta api sebagai transportasi masal sangat bagus. Namun hingga saat ini kapasitas yang tersedia belum memenuhi sehingga masih banyak masyarakat yang tidak bisa mendapatkan tiket seperti halnya saat mudik lalu.

“Kita sebenarnya ingin (memenuhi hak masyarakat atas transportasi publik). Namun kita tidak mampu. Sehingga muncul gagasan luar biasa mengatasi keterbatasan dengan konektivitas,” katanya.

Dijelaskan jika selama ini pembangunan sektor perkeretaapian didanai oleh pemerintah. Muncul gagasan untuk melibatkan sektor swasta, yakni dengan membuat korporasi yang dapat menampung modal. Dengan kerjasama antara KAI dan korporasi itulah, pemerintah dinilai tidak harus membangun sendiri sektor perkeretaapian yang membutuhkan biaya besar.

“Jika saat nanti sudah ada MRT, LRT, BRT, kita bisa katakan tidak perlu ada motor. Karena motor itu membuat 70 kecelakaan. Dengan adanya kereta cepat antar kota seperti Jakarta-Bandung, Jakarta – Surabaya, permasalahan ketidaktersediaan tiket saat mudik bisa diatasi. Karena kapasitas kereta akan meningkat empat kali lipat. Kita yakin dengan koordinasi yang baik semua akan bisa diselesaikan,” katanya.

Komentar