DAK yang Diusulkan Kemendag Tidak Disetujui Komisi VI DPR

and
63
Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR Bersama Menteri Perdagangan dalam membahas Dana Alokasi Khusus (DAK) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu, (13/2017) Foto: Adista Pattisahusiwa

JAKARTA — Komisi VI DPR RI belum bisa menerima usulan dana alokasi khusus (DAK) untuk disetujui. Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno menjelaskan, ada beberapa Kementerian mitra Komisi VI yang melihat, DAK memunculkan persoalan mekanisme. Sehingga, pihaknya di Komisi yang membidangi BUMN melihat DAK 2017 sebesar Rp. 5 Triliun lebih itu belum bisa diterima.

“Apabila memang alur pengusulan DAK ini benar, tentu kami komisi juga harus melihat secara objektif,” tutur Teguh dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Perdagangan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Senada, Anggota Komisi VI DPR, Idris Laena menyebutkan, Dana alokasi Khusus yang diusulkan Kementerian Perdagangan itu belum diterima dikarenakan beberapa hal, di antaranya mekanisme anggaran dan domain pengawasan yang berbeda.

“Saya khawatir DAK disetujui di sini, yang belanja orang daerah. Mohon maaf, yang korupsi orang daerah juga, nanti yang disalahkan disini (kita) karena telah menyetujui DAK itu,” ungkap Idris.

Selain itu, DAK penangananya juga beda dengan belanja Pemerintah Pusat. Sebab, eksekusi di daerah dan diatur di DPRD kabupaten setempat. Dikawatirkan jika terjadi kesalahan prosedural yang tidak memenuhi syarat, maka (di Daerah) menyatakan bahwa DAK ini berasal dari pusat dan disahkan di komisi VI DPR.

“Ini yang menjadi masalah. Jadi, kita harus memahami mekanisme anggaran,”imbuhnya.

Menurut dia, DAK yang diusulkan oleh pemerintahan itu untuk disetujui Komisi VI, tak menutup kemungkinan terjadi kesalahan yang besar.

“Kalau menurut saya jika ada kebijakan Pemerintah Pusat yang ikut campur masalah DAK. Saya pikir jangan dibawa ke komisi VI,” tegas Politisi Golkar tersebut.

Komentar