Gubernur: Deforestasi di Kaltim Masih Rendah

126
Konferensi Pers Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak selaku tuan rumah pertemuan tahunan GCF 2017 di Balikpapan. –Foto: Ferry Cahyanti

BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat laju deforestasi atau pembukaan lahan hutan rata-rata per tahun mencapai 98 ribu hektare, dihitung sejak 1998 hingga 2012. Upaya deforestasi di Kaltim terus ditekan oleh Pemerintah Kaltim dengan program Kaltim hijau setiap tahunnya.

Provinsi Kalimantan Timur salah satu daerah yang ikut menandatangani komitmen mengurangi deforestasi, sehingga berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah salah satunya melakukan penghentian pemberian izin pembukaan lahan baru untuk sektor perkebunan. Bahkan pencabutan izin perusahaan yang ketahuan membakar hutan untuk pembukaan lahan.

“Kaltim sudah melakukan moratorium, tidak ada izin baru dalam perkebunan kecuali untuk Hutan Tanaman Industri dan ini diakui secara internasional,” jelas Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, selaku tuan rumah pertemuan tahunan Governors Climate and Forest (GCF) 2017, Senin (25/9/2017) sore.

Awang menegaskan, deforestasi di Kalimantan Timur masih sangat rendah bila dibandingkan dengan nasional yang diperkirakan mencapai 120 ribu hektare per tahun. “Perhitungan ini dilakukan dengan citra satelit dan kita cegah deforestasi semaksimal mungkin,” tegasnya kepada media.

Menurutnya, kebakaran hutan seringkali diakibatkan oleh oknum perusahaan yang memilih cara murah. Penduduk asli, Suku Dayak, justru lebih memahami cara mengelola hutan dengan bijak.

“Karena itu, kami juga akan bahas bagaimana pemberian perlindungan dan pengakuan kepada masyarakat adat atas hutan-hutannya, juga bagaimana cara untuk ikut memberdayakan mereka,” kata mantan Bupati Kutai Timur itu.

Ia menyebutkan luasan hutan untuk alokasi industri tidak akan bisa sembarangan diperluas. Dengan adanya Rencana Tata Ruang dan Wilayah, kepala daerah tak bisa seenaknya mengurangi luasan hutan konservasi.

“Kami memberikan izin untuk lahan perkebunan sesuai RTRW, dan RTRW direvisi setiap lima tahun sekali, jadi tidak akan bisa seenaknya diperluas atau dikurangi,” tandasnya.

Saat ini di Kota Balikpapan sedang dilaksanakan pertemuan tahunan GCF. Diikuti oleh 38 gubernur dari 10 negara, pertemuan digelar selama empat hari mulai hari ini. Beberapa negara yang ikut serta dalam GCF antara lain Brazil, Indonesia, Nigeria, Peru.

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Norway’s International Climate and Forest Initiative, INOBU, beberapa LSM lingkungan hidup, dan aliansi masyarakat adat.

Gubernur mengatakan dalam pertemuan itu akan membahas tiga poin utama, yaitu penguatan kerja sama antar pemerintahan sub nasional dan nasional, perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas hutan yang ditinggali oleh suku-suku asli di tiap negara, serta mendorong pendanaan untuk insentif bagi negara anggota yang berhasil menjalankan ekonomi hijau.

“Di dalam pertemuan GCF berkomitmen untuk mengurangi deforestasi hutan tropis. Di mana Satgas mengedepankan peran pemerintah dalam merealisasikan komitmen dalam MoU skala internasional,” tandasnya.

Project Lead GCF, William Boyd, menyatakan upaya menekan deforestasi juga dilakukan secara berjangka panjang dan membutuhkan pendanaan yang besar. Kalimantan Timur sebagai anggota GCF yang ikut menandatangani  deklarasi Rio Branco pada 2014, yakni mengurangi deforestasi sebesar 80 persen pada 2020 mendatang.

“Upaya yang dilakukan melalui kerja sama sub nasional maupun dengan negara bagian dan itu perlu modal jangka panjang,” tambahnya.

Komentar