Rencana Pemberian Gelar HC pada Megawati Munculkan Polemik

175
Universitas Negeri Padang (UNP) yang berada di Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang. -Foto: M. Noli Hendra

PADANG — Gelar Doktor Honoris Causa (HC) dari Universitas Negeri Padang (UNP) yang rencananya akan diberikan kepada Presiden kelima RI, Megawati Seokarno Putri, pada Rabu 27 September mendatang, memunculkan polemik.

Rektor Universitas Negeri Padang, Ganefri. -Foto: M. Noli Hendra

Forum Masyarakat Minangkabau (FMM), Sumatera Barat dengan tegas menyatakan menolak rencana UNP memberikan gelar doktor kehormatan kepada Megawati Soekarnoputri.

Ketua FMM, Irfianda Abidin, menjelaskan alasan FMM menolak pemberian gelar kehormatan terhadap Megawati, karena didasari Permendikbud Nomor 21 Tahun 2013 dalam pasal 4 huruf a dan b, menjelaskan, penerima gelar kehormatan Honoris Causa harus memiliki gelar akademik paling rendah strata 1 (S1). Sementara, Megawati sendiri belum meraih S1.

“Dengan demikian, pemberian gelar HC kepada Megawati, bertentangan dengan aturan tersebut. Untuk itu, pihak UNP perlu mengkaji hal tersebut, karena sudah ada aturannya, yakni di Permendikbud Nomor 21 Tahun 2013 dalam pasal 4 huruf a dan b,” jelasnya, Senin (25/9/2017).

FMM juga menegaskan, bila pemberian gelar tersebut tetap diberikan, maka FMM akan melakukan aksi unjukrasa dan menutup segala akses jalan masuk ke Kota Padang, pada hari pemberian gelar tersebut.

Menyikapi persoalan itu, Rektor UNP, Ganefri, menyatakan tidak merespons apa yang dikatakan oleh FMM, karena pemberian gelar adalah otoritas UNP sebagai perguruan tinggi dan tidak ada pihak lain yang berhak mencampurinya, kecuali Senat.

“Terkait penolakan itu, saya kira untuk satukan pendapat, dulu waktu SBY diberikan gelar HC dari Unand, di dalamnya saja berbeda. Namun di UNP ini di dalamnya saja alhamdulillah bulat,” ucapnya.

Menurutnya, jikapun ada dipermasalahkan persoalan pemberian gelar itu, tidak akan mengubah rencana dan kesepakatan dari UNP. Karena gelar akademis yang akan diberikan tersebut, prosesnya sudah melalui kajian akademis. “Kalau gelar adat yang dipersoalkan bisa jadi, namun kalau gelar akademisi yang dipersoalkan, ya salah masuk,” ujarnya.

Sedangkan tentang ancaman dari FMM, Ganefri menyatakan telah berkoordinasi dengan Danrem. Sehingga soal keamanan, misalnya demontrasi segala macam, telah diurus oleh aparat keamanan. Selain itu, ia juga mengatakan, pemberian gelar kehormatan kepada Megawati pada 27 September 2017, itu akan datang dengan 11 orang Menteri Kabinet yang aktif saat ini dan ada menteri-menteri kabinet semasa Megawati menjadi Presiden, serta para Menteri Kabinet Gotong Royong juga akan hadir seluruhnya.

Ganferi menyebutkan, pemberian tersebut akan mengangkat kredibilitas UNP yang tidak hanya level domestik namun internasional. Sehingga, bila seorang mantan presiden mendapat gelar kehormatan, dapat memberikan dampak terhadap kepercayaan publik terhadap UNP.

“Saya berharap betul ada dukungan dari sejumlah pihak terkait pemberian gelar tersebut. Karena, jika ada gejolak ketika hari H itu, yang malu tidak hanya UNP, tetapi Sumatera Barat juga,” harapnya.

Komentar