Perlu Aksi Nyata Selamatkan Pancasila

73
Ilustrasi. Foto: Dok. CDN

PALU – Pakar sejarah di Sulawesi Tengah Dr. Hasan M.Hum mengatakan, dewasa ini Pancasila mulai masuk dalam tahap kritis, sehingga harus ada aksi nyata yang dilakukan untuk menyelamatkan dasar negara itu.

Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi dengan tema, penegasan Pancasila sebagai dasar negera, ideologi bangsa, negara dalam Undang-Undang Dasar Negara RI, yang diinisiasi oleh Badan Pengkajian MPR bekerjasama Politeknik Palu, di salah satu hotel di Kota Palu, Kamis.

Akademisi Universitas Tadulako itu mengatakan ancaman terhadap Pancasila saat ini salah satunya dengan berkembangnya paham radikalisasi di kalangan mahasiswa. Pancasila menurut dia, bagai telur di ujung tangan yang setiap saat akan terancam punah.

Padahal ideologi tersebut merupakan warisan pemimpin bangsa yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia.

“Oleh karena itu, menolak radikalisme saja tidak cukup, harus ada aksi di dalamnya. Sehingga perlu langkah tegas untuk menolak idiologi yang bersebarangan dengan Pancasila,” kata Hasan.

Hadir pula sebagai narasumber akademisi Universitas Tadulako Palu Prof Dr Djuraid MPd, akademisi Universitas Muhammadiyah Palu Dr Samsul Halik SH MH, Direktur Politeknik Palu Dr Gatot Margono SPd MM, anggota MPR RI Nurmawati Dewi Bantilan dan Capt. Djoni Rolindrawan SE serta dihadiri sejumlah pakar sosial, politik, agama, sejarah, kebudayaan dan pendidikan di Sulteng.

Hal senada juga disampaikan Gatot Margono bahwa paham ideologi lainnya telah masuk di dalam dunia pendidikan. Sehingga harus ada inflitrasi kepada masyarakat jangan sampai pesan-pesan tersebut menjadi upaya untuk cuci otak.

“Orang-orang dengan mudahnya dijanjikan akan mendapat bidadari setelah mati, dengan meledakkan dirinya dan membunuh ratusan orang,” ungkap Gatot.

Menurut Gatot, reformasi memberi dampak yang begitu besar bagi masyarakat Indonesia, namun di sisi lain hasil reformasi tidak semuanya berjalan mulus, seperti hilangya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“Orang berpikir GBHN adalah produk orde baru dan tidak baik untuk diteruskan. Padahal GBHN masih sangat relevan dibutuhkan saat ini,” ujarnya.

Sementara itu, Samsul Halik beranggapan sistem hukum Indonesia yang berkenaan Pancasila masih perlu dipertanyakan, karena hingga saat ini masih ada dualisme hukum.

“Hukum Pidana dan Perdata kita adalah produk Belanda, produk hukum itu sudah tidak dipakai lagi di negara tersebut, sementara kita masih menggunakannya,” ungkap Samsul.

Selain itu, jika berbicara Pancasila kata dia, para koruptor harus disebut anti Pancasila, karena tindakan mereka bertolak belakang dengan norma-norma Pancasila. Pancasila merupakan tameng terhadap kejahatan. (Ant)

Komentar