Sekali lagi, “Reformasi Internal TNI”

Oleh: Aziz Ahmadi, Pemerhati Militer

166
Aziz Ahmadi -Foto: Ist

Nyinyir? Ya iya, nyinyirlah… bahkan sampai nyonyor. Kata itu paling tepat untuk ‘siapapun mereka’, yang lagi-lagi meragukan dan menggugat, jika TNI belum selesai dengan reformasi dirinya. Itu yang terjadi akhir-akhir ini, dalam merespons kegalauan Panglima TNI, membaca situasi terkini di tanah air yang menurut beliau mengkhawatirkan. Siapa yang salah?

Merawat kewaspadaan (terkait komunis/PKI, misalnya), adalah salah satu tugas Panglima TNI. Hasrat meluruskan sesuatu yang sangat beririsan dengan TNI karena melampaui batas (terkait senjata/amunisi, misalnya), juga harus menjadi perhatian TNI.

Caranya, Bung! Nyinyir lagi, kan? Nampaknya berlaku rumus, seneng ora kurang pengalem, gething ora kurang pinacat. Barangkali itu cara yang masih tersisa dan terbaik, ketika mendapati kenyatan topeng dan jubah kemunafikan di era reformasi.

Pertanyaannya, kenapa Panglima dinilai bermanuver? Berpolitik praktis? Kenapa pula kemudian begitu ndower dan turah-nya itu bibir yang menyimpulkan, militer belum kunjung selesai dengan reformasi internalnya sendiri?

Adakah yang salah? Siapa yang salah? Nah, jikapun harus ada yang disalahkan, tentulah ‘si Reformasi’ itu sendiri.

Sekedar mawas diri sekaligus menjawab pertanyaannya, rasanya semakin bernafsu saja mengontestasikannya.

Era reformasi yang digadang-gadang menjadi pintu gerbang menuju demokratisasi, kenyataannya tidak semoncer niat dan semangatnya. Era reformasi yang sudah hampir 20 tahun ini, nyatanya tertatih-tatih, nunak-nunuk dan nyampar-nyandhung, seperti kebingungan sendiri. Mau apa dan ke mana? Reformasi bagai tersesat dalam lorong gelap nan panjang. Nyatanya, memang berkepanjangan dalam masa transisi yang penuh risiko itu.

Reformasi mengalami keterbelahan kepribadian. Begitu muak dan gamang dengan yang serba Orde Baru (Orba), musuh bebuyutannya. Begitu jijik dengan nilai-nilai lama (termasuk Pancasila), tapi tidak berkapasitas, tidak siap dengan nilai-nilai baru. Wajar, jika kemudian muncul apatisme dan pesimisme, akankah reformasi menjadi the grand failure, dalam penggalan sejarah bangsa, menuju Indonesia baru? Indonesia yang dicitrakan lebih aman, damai dan sejahtera?

Kenapa?

Maaf, bukan bermaksud memutar kembali arah jarum jam ke belakang – jika terpaksa membandingkan Orde Reformasi (Orsi) dengan Orba. Head to head ini, juga bukan upaya menegakkan benang basah, apalagi membela dan menggelar karpet merah, silahkan Orba kembali.

Hukum karma berlaku. Orde Lama (Orla) tumbang oleh Orba. Ironis, Orba tumbang pula oleh Orsi. Rentetan kisah sedih. Antar rezim saling menumbangkan, silih berganti. Alasannya sama sahihnya, yakni puncak upaya dan amarah, melakukan koreksi total terhadap rezim yang telah amat jauh menyimpang, dari Pancasila dan UUD 1945.

Faktor Pembeda

Tapi, berbeda antara Orba dengan Orsi. Berbeda pula dalam peragaan dinamika pergulatannya di tengah-tengah kehidupan nasional. Ini penting untuk menjawab, kenapa Orsi yang sudah hampir dua dasawarsa ini, masih berjalan di tempat, bahkan sebagian dinilai setback, mundur ke belakang?

Setidaknya, 3 (tiga) faktor utama yang menjadi penyebabnya:

Pertama, Pemimpin dan Kepemimpinan

Beruntung Orba memiliki pemimpin dan kepemimpinan yang kuat dan sentral – walau mungkin tidak populer. Dengan leadership yang kuat dan sentral ini, Orba begitu cepat mampu mengkonsolidasikan diri. Sebagai rezim yang solid, otomatis mudah menata pemerintahan, mewujudkan stabilitas politik dan keamanan, serta melaksanakan pembangunan nasional secara berkesinambungan.

Bandingkan dengan kepemimpinan atau leadership Orsi. Para elit reformasi memang populer, tapi tidak kuat dan tidak pula mengerucut. Risikonya, semua merasa tidak perlu menjadi bagian dari komponen lainnya. Masing-masing sulit dikonsolidasikan, karena merasa paling berjasa. Merasa paling berhak, dan tentu sulit mencapai konsensus. Apalagi, membentuk ‘barisan’ lalu mensinergikan kekuatan untuk menggelar dan menyukseskan agenda yang diusungnya.

Kedua, Tujuan dan Kepentingan

Pemimpin yang tidak kuat dan tersebar (walau populer) dalam Orsi itu, ternyata hanya menyisakan kegaduhan. Orsi gagal fokus dari apa yang menjadi tujuan dan kepentingan dari perjuangannya. Semua lokomotif, pemimpin dan kelompok reformasi, enggan bersatu. Mahal sekali untuk bisa merasa lalu membangun konsensus. Sebaliknya – terutama para elitnya – nyaris hanya merasa bisa, merasa lebih berhak, sehingga konflik mudah terjadi. Buyarlah agenda reformasi oleh hiruk-pikuk dan jebakan kepentingan politik sektarian yang transaksional.

Tujuan tidak lagi penting begitu kelompoknya sudah mendapat ‘jatah berpesta’. Sebaliknya, merasa gerah dan saling sandra saat kepentingannya terusik dan terganggu. Jadilah, Asu Gede Menang Kerahe; Rebutan Balung Ora Ono Thethelane.

Bandingkan dengan Orba. Mereka tetap fokus dengan tujuan dan kepentingannya. Enyahkan paham komunis/PKI serta radikalisme dan ekstrimisme berikut segala manifestasinya, sampai ke akar-akarnya. Komunisme, juga dikelola sebagai musuh bersama, guna menjaga kohesi integrasi bangsa yang sangat majemuk ini. Hal ini penting, agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam konflik internal akibat heteroginitas yang tinggi dalam susunan ‘Sara’-nya.

Orba juga sangat berkepentingan tidak bersifat sektoral dan sektarian. Bukan pula semata-mata kepentingan militer, khususnya TNI AD, misalnya. Lebih dari itu, dalam rangka loyalitas nasional, demi mempertahankan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, seperti yang termaktub sebagai empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Sadar akan nilai asasi/ fundamental dari empat pokok pikiran ini, syukur MPR RI hasil reformasi, sepakat untuk tidak menyentuh dan mengamandemen Pembukaan UUD 1945. Syukur pula reformasi masih waras nalar dan kesadarannya, tidak ingin NKRI hancur dan hilang dari peta. Tidak ingin menjadi pengkhianat sempurna, dengan (jika) mengamandemen Pembukaan UUD 1945.

Ketiga, Strategi dan Agenda

Orba sangat jitu menetapkan strategi dan agenda perjuangan. Strateginya, mengkonsolidasikan kekuatan, memantapkan ideologi nasional (Pancasila) di atas prinsip yang disebut ‘Trilogi Pembangunan Nasional’ (pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas nasional). Orba sadar, itu semua hanyalah omong kosong, jika rakyat tetap menderita atau kelaparan. Untuk itu, Orba begitu firm menjawab melalui agenda pembangunan ekonomi, sebagai roda dan motor penggerak sektor lainnya.

Bandingkan dengan Orsi. Tidak punya strategi yang standar, apalagi agenda yang jelas untuk diprioritaskan. Pada mulanya, tentu korupsi (KKN) dan demokratisasi, agenda pokoknya. Kedua agenda utama reformasi inilah yang menjadi kompor sekaligus sumbu ledak, bagi lahirnya gelombang dan gerakan reformasi nasional.

Tetapi, apa yang terjadi dan bagaimana kondisi saat ini? Kita semua menjadi saksi dan mudah bisa mendiskripsikan jawabannya. KPK di-kuyo-kuyo, tiada henti. Hendak dibekukan, dibubarkan atau didorong bunuh diri. Begitu halnya dengan korupsi/KKN. Bak tumbuh secara regeneratif, tidak kunjung berkurang, apalagi mati nyali dan padam.

Di lain pihak, proses demokratisasi banyak digugat, karena cenderung kebablasan. Masih berkutat pada level prosedural dan belum masuk tataran substansial. Dinilai salah sistem dan metoda. Dalam konteks ini, ada kebutuhan mendesak untuk kembali membuka kamus kearifan lokal, jika kusut di ujung, bergegaslah kembali ke pangkal.

Singkat kata, dalam usia yang sama (20 tahun), Orba sudah berada di puncak keemasannya. Sebaliknya, Orsi masih terus sibuk berbenah, berceliteh mencari bentuk maturasi diri. Sampai kapan? Semoga Tuhan tidak ikut menangis bersedih, karena tidak bisa menjawabnya.

TNI Jangan Terus Disakiti

Dalam konteks demokrasi, reformasi melucuti militer (TNI), dengan politik amputasi terhadap Dwi Fungsi (DF) TNI. Sayangnya, itu dilakukan tanpa ketulusan. Ada rasa sakit hati dan dendam sejarah yang tersembunyi. Irisan tipis lain dari dendam sejarah itu adalah pemisahan Polri dari TNI, dengan politik belah bambu.

Jangan pernah berharap, TNI dan Polri bisa bersinergi, jika ‘politik hukum/regulasi’ serta ‘politik keamanan’ yang ditempuh oleh otoritas kekuasaan (sipil), masih tersesat di jalan yang salah pula, seperti dewasa ini.

Konflik parsial, sporadis, dan situasional yang masih sering terjadi – baik personal maupun institusional – adalah luapan pengalaman buruk dari alam bawah sadar, yang sewaktu-waktu muncul saat ketemu jodoh pemicunya. Itulah kemijilan api dalam sekam, yang sebelumnya secara kolektif bisa dipendam dan ditahan.

Bila bijak dan cerdas membacanya, itu bukan sekedar fenomena permukaan. Bukan sekedar urusan manusiawi, karena belum bekerjanya secara penuh tradisi disiplin dan pengendalian diri. Tetapi, sebuah endapan atau residu kecemburuan institusional, yang terakumulasi, lalu merembes sedemikian rupa, pelan tapi pasti, ke benak dan dada setiap anggota institusi. Sialnya, itu terjadi justru oleh kebijakan politik yang tidak tepat, bahkan terkesan deskriminatif.

Bagai membelah bambu. Bagian yang sebelah diangkat-angkat, dipuji dan diproteksi. Sebaliknya, yang sebelah lagi diinjak-injak, dikebiri, disalahkan dan dicaci-maki.

Jangan terus disakiti TNI. Jangan terus dicurigai TNI. Jangan terus dibikin gamang TNI. Jangan terus diposisikan di persimpangan TNI. Diam salah, berbuat salah.

Jika tidak paham, jangan keminter. Lebih baik diam, syukur menjadi emas. Misal, tentang keamanan nasional (Kamnas) dan terorisme.

Mengacu pada Perpres Nomor 7/2008, tanggal 26 Januari 2008, tentang Siskamnas. Disebutkan, Siskamnas meliputi pertahanan negara (hanneg), keamanan negara (kamneg), keamanan publik (kampu) dan keamanan individu (kamin).

Ironisnya, sampai hari ini, belum ada kesepakatan tentang bagaimana, siapa berbuat apa terhadap Kamnas itu? Sial dan ironisnya pula, ketidaksepakatan itu bukan karena alasan akademis, proporsi dan kompetensi, tapi lebih karena monopoli ketidakbecusan dan egoisme peran dan fungsi.

Demi bisa lebih hebat dari militer, memaksa menyederhanakan Kamnas, sama dengan Kamtibmas. Lalu, dibiarkan dipurak oleh yang tidak berhak. Padahal sudah jelas, ‘Kampu’ dan ‘Kamin’-lah yang bisa dimasukkan dalam keranjang Kamtibmas.

Di sinilah dimulai munculnya potensi konflik kompetensi antara TNI dengan Polri. Ironisnya, kenyataan itu tidak segera diselesaikan, tapi justru terus diambangkan dengan membiarkan Polri melampaui batas kemampuan dan tupoksinya, seraya mendzalimi saudara tua.

Kasus terakhir, sungguh amat mengganggu. Untuk apa Polri memodernisasi dan mempersenjatai diri melampaui TNI? Patut dipertanyakan, bagaimana dan ke mana grand design keduanya.

Ironis dan sialnya lagi, reformasi masih terus menggelar dagelan politik. Induk/payung hukum berupa UU Siskamnas, sampai hari ini juga belum ada. Tapi, pagi-pagi telah lahir anak dan cucunya, berupa UU No. 2/2002 tentang Polri, UU No. 3/2002 tentang Hanneg, dan UU No. 34/2004 tentang TNI. Ke mana tiga UU itu nyanthol dan dari mana mengalirnya?

Demikian pula dalam konteks pemberantasan terorisme. Dalam UU TNI itulah (tidak dalam UU manapun), diatur tentang, siapa, berbuat apa dan bagaimana dalam mengatasi terorisme. Menjadi salah satu butir tugas pokok TNI yang dilaksanakan melalui operasi militer selain perang (OMSP). Kenapa pada ribut? Kenapa TNI dianggap sok jago dan menyerobot tugas Polri? Sejak kapan dan siapa yang mengizinkan Polisi mengatasi terorisme?

Tanpa mengubah UU TNI, melepas tupoksi mengatasi terorisme dari TNI, berarti otoritas sipil secara berjamaah, mengajari dan mengajak berjamaah pula untuk melanggar UU atau konstitusi.

Catatan Penutup

Biarkanlah reformasi meniti sejarahnya. Reformasi yang memulai, biarkan dia pula yang mengakhiri. Maknanya, menemukan solusi untuk keluar dari kotak pandora yang dibikinnya sendiri. Melaju menerjang-terjang ke hadapan, menggapai indahnya cita-cita dan harapan.

Sekarang kita ‘kembali ke Laptop’, tentang reformasi internal TNI.
Benar, jika reformasi internal TNI belum sempurna. Benar, jika diangap belum mencapai peak performance sebagaimana yang diharapkan bersama. Tapi, hal itu bukan mandek, belok arah atau belum selesai. Berlebihan jika TNI dianggap gagal mereformasi dirinya-sendiri. Dinilai gagal disapih dari pakridan dan birahi politik praktisnya, yang selama 30 tahun telah membudaya.

Secara istikomah, TNI terus berproses menjadi TNI baru. TNI dengan budaya baru. TNI dengan etos dan moral pengabdian, semata-mata sebagai alat/ kekuatan pertahanan dan keamanan negara.

Sekedar romantisme. Perlu dicatat dan diingat kembali – berbeda dengan institusi lain manapun – reformasi internal TNI berlangsung amat mulus dan tidak ‘berdarah-darah’, walau menuntut pengorbanan yang amat luar biasa mahalnya. Pengorbanan, yang boleh dibilang sebuah pengkhianatan reformasi – atau setidaknya pengkhianatan elit TNI sendiri pada saat itu – terhadap sejarah nasional bangsa, dan sejarah militernya sendiri.

TNI dicabut dari akar budaya adi luhung bangsa, yang melandasi sejarah militer Indonesia. TNI didzalimi melalui politik amputasi. Ditanggalkan, ditinggalkan dan diberanguslah Dwi Fungsi (DF) TNI.

Benar ketika Orba, DF TNI demikian eksesif dan eskalatif. Melebar dan mendalam ke seluruh penjuru mata angin. Ke mana-mana, di mana-mana. Praktik DF TNI kebablasan, dan ikut mempersekusi demokrasi. Dalam praktiknya, mabuk permainan dan kepentingan politik praktis. Siapa, mendapat apa, kapan dan bagaimana. Politik jangka pendek, kepentingan sesat sesaat, politik lima tahunan, dari Pemilu ke Pemilu berikutnya, yang penuh rekayasa.

Benar, jika dalam praktiknya, telah menghisap dan menyerap habis peran TNI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan.

Namun demikian, jika saja reformasi sedikit bijak, cerdas dan tidak memendam kusumat, per sistem dan doktrin, sungguh DF TNI sangat ideal dalam membangun relasi sipil-militer sesuai budaya bangsa. TNI amat sadar, terlalu mahal urusan perang hanya diserahkan kepada para Jenderal. Tapi, TNI juga mengerti, terlalu mewah masalah negara hanya diurus politisi.

Per sistem dan doktrin, DF TNI tidak ada yang keliru dalam konteks Sistem Demokrasi Pancasila. Dalam konteks politik tingkat tinggi, dari satu generasi ke generasi berikutnya, demi rakyat, bangsa dan negara.

Jayalah TNI-ku, TNI-mu, TNI-kita.
Dirgahayu TNI

Jakarta, 10 Oktober 2017

Komentar