APKLI Ancam Meja Hijaukan Pemprov DKI Terkait PKL di Monas

Ketua DPP APKLI Berikan Asuransi Pada PKL
CENDANANEWS (Jakarta) – Rencana Pemprop DKI Jakarta pada Juni mendatang meniadakan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Monas, Jakarta Pusat dinilai melanggar HAM dan Hak Konstutusional PKL sebagai manusia, rakyat dan warga negara RI, dan melanggar Perpres RI 125/2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. 
“APKLI mengecam rencana tersebut, dan melalui Lembaga Bantuan (LBH) Hukum Kaki Lima Indonesia yang dipimpin Sdr. Samsul Bahri, SH., APKLI segera lakukan advokasi dan litigasi hingga ke meja hijau sesuai tata peraturan dan perundangan yang berlaku,” Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP APKLI, Ali Mahsun di Jakarta, Kemarin (11/5/205)
Disebutkan, PKL Anggota APKLI dikawasan Monas Jakarta sebanyak 1300 pedagang yang sudah sekian lama mengail rezeki halal untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Namun hanya 329 PKL yang diberi kesempatan menempati kios-kios sebelah selatan Taman Monas atau bekas lapangan IRTI.
“Sehingga kawasan Monas tidak ada lagi PKL adalah tindakan diskriminatif, semena-mena dan memicu konflik dilapangan,”ujarnya.
APKLI mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak memancing di air keruh, tak bermain api di atas penderiaan rakyat yang semakin sulit penuhi kebutuhan hidup ditengah lesunya ekonomi nasional saat ini. 
“Hal ini terkait dengan urusan perut rakyat, maka siapapun juga tak terkecuali Pemprop DKI Jakarta tak boleh sembrono atau bertindak sembarangan,”tulisnya dalam press release.
APKLI mendesak Pemprop DKI Jakarta segera batalkan atas rencana tersebut dan mari duduk bersama menata dan memberdayakan 1300 PKL dikawasan Monas Jakarta.
——————————————————————–
Selasa, 12 Mei 2015
Sumber : dr Ali Mahsum, Ketua Umum DPP APKLI
Editor   : ME. Bijo Dirajo
——————————————————————-
Lihat juga...