DPRD DKI Jakarta Segera Bahas Perda Pedagang Kaki Lima


CENDANANEWS (Jakarta) – “Di luar Negeri, PKL dilindungi dan diberdayakan oleh pemerintah sehingga ekonomi mereka lebih baik dari Indonesia. PKL itu sangat jujur dan miliki komitmen yang tinggi. Kalau Kredit pengusaha besar macet hingga 60%. Sedangkan kredit macet PKL kurang dari 10%. Oleh karena itu, PKL harus hidup, berkembang maju dan tidak boleh digusur-gusur. Karena PKL adalah kekuatan utama ekonomi rakyat dan fondasi dasar perekonomian nasional”, tegas H. Zainuddin (Oding) Anggota DPRD DKI Jakarta seusai menyerahkan Kartu Anggota APKLI berasuransi Kecelakaan Diri Bumida ke PKL Kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan Kamis Sore 14/5/2015
“Semua fraksi DPRD DKI Jakarta sudah setuju akan segera membahas Perda Penataan dan Pemberdayaan PKL berlandaskan Perpres RI 125/2012. Sudah tentu APKLI diminta memberikan masukan dan sampaikan aspirasi PKL terkait dengan hal tersebut. Dengan adanya Perda PKL diharapkan tidak terjadi lagi penggusuran PKL di Kawasan Monas, Kawasan Bintaro Pesanggrahan, Kota Tua dan kawasan PKL lainnya di DKI Jakarta, ujar Oding mantan Ketua Ikatan Pedagang Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Salah Satu Penggagas berdirinya APKLI
“APKLI beserta PKL se-DKI Jakarta mensyukuri dan lebih mengintensifkan pengawalan komitmen DPRD DKI Jakarta untuk segera membahas dan menerbitkan Perda Penataan dan Pemberdayaan PKL. Akan segera menyampaikan draft Perda PKL kepada DPRD DKI Jakarta, tegas Ketua Umum DPP APKLI dr. Ali Mahsun, M. Biomed pada kesempatan yang sama yang dihadiri Pengurus DPD APKLI Se-DKI Jakarta dan DPC APKLI Se-Jakarta Selatan
“Khusus terkait rencana Pemprov DKI Jakarta meniadakan PKL dari Kawasan Wisata Monas Jakarta, APKLI tegas dan segera ajukan gugatan class action ke pengadilan. APKLI tak ikhlas ekonomi dan mata pencarian lima (5) juta PKL dikawasan wisata diseluruh Indonesia dicerabut pemerintah. Apapun resikonya APKLI pasang badan melindungi, dan lakukan advokasi hingga litigasi ke meja hijau, ujar Ali Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998
“Era MEA 2015 tinggal 7 bulan lagi. Indonesia sama sekali tidak siap bersaing disegala lini. Akan tetapi, apapun adanya, kedaulatan ekonomi bangsa tak boleh robek, ekonomi dan mata pencarian rakyat tak boleh tergerus, serta usaha PKL dan UKM lainnya tak boleh gulung tikar akibat liberalisasi ekonomi tak terkecuali MEA 2015. Oleh karena itu, APKLI terus lakukan percepatan gerilya PKL disemua kawasan ekonomi strategis diseluruh Indonesia dengan tiga instrument utama. Yaitu, 1). Kartu Anggota APKLI Berasuransi, 2). Kredit Tanpa Agunan Atau Pembiayaan Syariah Modifikasi Grameen Bank Modal Usaha PKL,  dan 3). Memsupport usaha PKL dengan teknologi komunikasi dan informasi yang canggih. Dimana hingga April 2016, APKLI targetkan 4 juta PKL dapat akses kredit modal usaha tanpa agunan. Indonesia tak boleh terjajah lagi, tak terkeculai diobok-obok liberalsasi ekonomi global, pungkas Ali yang juga Chairman House Of Indonesia – HOI.

———————————————————————-
Jumat, 15 Mei 2015
Penulis : Sari Puspita Ayu
Sumber : dr Ali Mahsum – Ketua Umum DPP APKLI
Foto : Dokumen DPP APKLI
———————————————————————–
Lihat juga...