Iklan Pilkada Sumbang Sampah Visual di Lampung Selatan

Iklan yang dipakukan di Pohon
CENDANANEWS (Lampung) – Ratusan pohon di Jalan Lintas Sumatera, jalan jalan lintas Kabupaten, jalan lintas Kecamatan di Lampung Selatan nyaris tak luput dari banner iklan komersial produk tertentu, baliho, baner calon kepala daerah entah berbentuk kertas ditempel, dipaku atau ditali antar pohon. Pemandangan tersebut seolah menjadi pengganggu pandangan mata atas hijaunya pohon pohon peneduh di pinggir jalan diantaranya pohon Mahoni, Pohon Trembesi serta berbagai jenis pohon lainnya.
Dari pantauan media ini pohon pohon Mahoni berusia puluhan tahun yang tumbuh berjajar di pinggir jalan tak luput dari tempelan iklan produk tertentu dan bahkan saling menimpa setelah ada banner atau iklan produk lainnya.
Pemandangan tersebut di beberapa wilayah di Lampung Selatan sudah menjadi umum dan terjadi di titik titik strategis khususnya perempatan, pohon di pinggir jalan menjadi keprihatinan tersendiri dari masyarakat, praktisi akademis, serta para Pegawai Negeri Sipil (PN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
Salah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan yang mengaku tak mau namanya disebut mengungkapkan keprihatinannya pada para pemasang iklan komersial, banner Pilkada yang saat ini semakin marak di Lampung Selatan.
“Sepertinya sudah umum sekarang menempel, memaku iklan atau pengumuman di pohon pohon padahal zona zona pemasangan terkait zona boleh atau tidaknya kan sudah ada di instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendapatan,” ungkapnya saat ditemui media ini di Kota Kalianda Lampung Selatan Kamis (7/5/2015).
Ia mengaku sebagai petugas kebersihan meras miris sebab upaya menjaga kebersihan di jalan jalan protokol masih dikotori dengan tangan tangan jahil yang memasang bahkan memaku iklan iklan komersial tersebut yang biasanya dilakukan pada malam hingga dini hari saat tak ada pengawasan. Secara estetika menurutnya pemasangan iklan komersial tersebut mengganggu pemandangan meskipun pihak pemasang berdalih sudah membayar pajak ke pihak pemerintah, namun bukan berarti seenaknya memasang iklan di sembarang tempat.
Keprihatinan senada juga diungkapkan oleh salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Selatan, Deni, ia mengaku penertiban tersebut merupakan wewenang Satpol PP namun akan dilakukan jika ada instruksi dari pimpinan.
“Kami akan melakukan penertiban spanduk, banner yang menyalahi aturan jika ada instruksi dari pimpinan, tapi kalau belum ada perintah kami pasti belum akan bergerak,”ungkapnya.
Praktisi pendidikan sekaligus salah satu Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Kalianda, Elik Murtopo saat dimintai terkait maraknya pemasangan baner, baliho, spanduk komersial maupun iklan bakal calon kepala daerah di Lampung Selatan mengaku melihatnya dari sisi estetika dan juga moral.
“Secara estetika tentunya mengganggu sekali pemandangan orang yang melihatnya, secara aturan pasti sudah ditentukan mana zona zona pemasangan iklan tapi saya lebih melihat pohon juga sebagai makhluk hidup yang memiliki hak sama seperti makhluk hidup lainnya,”ungkap Elik Murtopo yang mengaku juga mengajar hukum lingkungan.

Hak hidup atau hak pohon tersebut ujarnya diserobot oleh manusia dengan memaku, menempeli iklan produk tertentu sehingga secara langsung mengganggu pertumbuhan pohon tersebut bahkan bisa mengakibatkan pohon pohon tersebut mati karena sering dipaku.
Elik Murtopo bahkan mengaku pendidikan politik, pendidikan terkait penggunaan media sosialisasi, media promosi justru dikotori oleh instansi instansi pendidikan yang juga mengiklankan penerimaan siswa baru, mahasiswa barunya di pohon pohon dengan cara dipaku. Pada pemilihan calon legislatif tahun 2014 bahkan secara tegas Elik pernah memberikan pemahaman kepada para pemilih yang cerdas untuk memilih calon calon yang peduli pada lingkungan.
“Pemasangan banner tidak pada tempatnya terutama pada pohon pastinya menjadi sampah visual, belum pastinya tahapan Pilkada pun sudah banyak pemasang banner di beberapa pohon,”ungkapnya.
Meskipun mengkritisi para pemasang iklan korporasi, iklan komersial maupun iklan Pilkada, namun Elik tetap memuji beberapa lembaga yang mempergunakan cara pemasangan media promosi dengan menggunakan media atau alat penyangga bukan memaku pada pohon pohon di tepi jalan.
“Masih ada yang menggunakan penyangga, meski membutuhkan pengeluaran lebih tapi pihak pemasang pastinya lebih memahami bahwa pohon juga harus dihormati hak haknya,”ungkap Elik Murtopo.
Sampah visual yang marak di Lampung Selatan tersebut ungkapnya seharusnya juga menjadi perhatian bagi para pemerhati lingkungan, Lembaga Swadaa Masyarakat yang peduli akan kelestarian lingkungan termasuk estetika dan keindahan akibat pemasangan iklan iklan korporasi, iklan komersial serta iklan Pilkada tersebut.
Ia berharap para pemangku kepentingan termasuk pihak pihak yang bersinggungan langsung dengan hal tersebut bisa lebih memperhatikan lingkungan agar tidak mengotori Lampung Selatan dengan sampah visual.
Seorang mahasiswa jurusan komunikasi di Lampung Selatan Vina mengaku baliho, baner, poster apapun jenisnya pastinya memiliki aturan dan tata cara pemasangannya.
“Semua pasti diatur dan ada peraturan daerah yang menjadi payung hukum iklan komersial boleh dipasang di zona mana saja,” ungkap Vina.
Ia menambahkan pastinya masyarakat seolah tak bisa menolak baliho dan poster para bakal calon untuk bersosialisasi dan mengenalkan dirinya kepada publik, tapi setidaknya berharap para calon memiliki pemahaman diri untuk tetap menjaga keramahan lingkungan serta tidak cenderung menjadikan ruang publik (seolah) milik pribadi sehingga secara sembarangan dan suka-suka memenuhi setiap sudut kota dengan sampah-sampah wajah mereka, terlebih lagi sampai memaku pohon-pohon penghijauan yang seolah menegaskan diri mereka dalam kelompok antiramah lingkungan.
“Terlepas dari semakin dekatnya jadwal Pilkada, sebelum itu pun iklan iklan komersial sudah menjadi sampah di daerah kita ini yang seharusnya lebih bersih dan lebih indah,”tegasnya.

Tahapan, jadwal pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah belum ditetapkan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota, ruang publik  telah disesaki banyaknya baliho dan banner para calon. Ruang publik yang seharusnya menjadi milik publik, seolah diprivatisasi menjadi milik partai dan bakal calon kepala daerah, publik seolah sama sekali tak memiliki hak untuk terganggu dan terusik ruangnya dari sampah visual tersebut.
————————————————-
Kamis, 7 Mei 2015
Jurnalis : Henk Widi
Foto : Henk Widi
Editor : ME. Bijo Dirajo
————————————————-
Lihat juga...