Kabupaten Asmat Raih Penghargaan atas Opini WTP dari BPK Papua

Ketua DPRD Kabupaten Asmat, Silvester S. Biakai
CENDANANEWS (Jayapura) – Kabupaten Asmat mendapatkan piagam penghargaan atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua.
“Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD tahun anggaran 2014 dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemeriksaan atas laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan,” kata Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Dori Santosa, di ruang auditorium kantor BPK Papua, Kota Jayapura, Jumat (29/05/2015).
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua, Dori Santosa
Dikatakannya, ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional BPK RI sesuai dengan ketentuan pasal 23E perubahan ketiga UUD 1945 pasal 7 ayat 1 UU nomor 15 tahun 2006 tentang BPK RI junto pasal 1 ayat 1 UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD tahun anggaran 2014 dan kepada lembaga perwakilan, dalam hal ini DPRD.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai kriteria, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengeculaian (WTP) kepada Kabupaten Asmat, untuk Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yakni Kabupaten Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Merauke, Yalimo, Puncak Jaya dan Kabupaten Mimika. Sedangkan, Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas LKPD adalah Kabupaten Mappi,” ujarnya.
Dari delapan kabupaten tersebut, dijelaskan Dori, masih ada beberapa daerah kategorinya sama dengan tahun sebelumnya. Namun, satu kabupaten meningkat opininya dari tahun sebelumnya. Tetapi, ada satu Kabupaten hingga sekarang belum mengalami Perbaikan sama hal dengan tahun sebelumnya terkait hasil pemeriksaan LKPD tersebut.
“Dari Pemeriksaan BPK masih terdapat hal-hal lain seperti, Pengelolan hasil asset belum tertib, Pengelolan piutang belum tertib, pengelolan dana jaminan kesehatan Nasional dari BPJS belum sesuai ketentuan, bahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.
Usai kegiatan, Ketua DPRD Kabupaten Asmat, Silvester S. Biakai mengaku didapatkannya piagam dua kali berturut-turut sejak tahun 2014 lalu ini hasil dari kerja sama yang baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
“Opini WTP bisa kami pertahankan karena adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPRD. Sekitar 98 persen pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Asmat bisa dibilang bagus sekali,” kata Silvester.
Badan Pemeriksa Keuangan RI berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 2006 dan UU nomor 15 tahun 2004 telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Puncak Jaya, Jayawijaya, Yapen, Yalimo, Asmat, Merauke, dan Kabupaten Mappi tahun anggaran 2014.

——————————————————-
Sabtu, 30 Mei 2015
Jurnalis       : Indrayadi T Hatta
Fotografer : Indrayadi T Hatta
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...