KPU Bawaslu dan Gubernur Tanda Tangani Nota Kesepahaman

Penandatanganan Nota Kesepahaman
CENDANANEWS (Padang) – Dengan adanya peraturan baru tentang biaya penyelenggaraan pemilu yang dibebankan pada KPU (Komisi Pemilihan Umum) sendiri. Membuat KPU Sumatera barat (Sumbar) kewalahan. Sementara tahapan pemilu harus segera dilakukan.
“Kita sudah lampu kuning, dan butuh dana untuk menyelenggarakan tahapan pemilu. KPU sangat membutuhkan dana. Untuk melantik PPK dan anggaran tersebut sangat mendesak,” ujar Amnesmen Ketua KPU Sumbar saat penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Sumbar dengan KPU dan Bawaslu Sumbar, Rabu (13/5/2015) sore di Aula Gubernuran Sumbar.
Anggaran yang dimaksud adalah, kesepahaman, agar dana untuk KPU bisa dicairkan secepatnya. Karena beberapa PPK di daerah sangat membutuhkan anggaran tersebut. Seperti PPK Mentawai yang harus mencari pinjaman untuk pelantikan anggota PPK-nya.
Amnesmen Ketua KPU Sumbar
“Dana ini untuk melantik PPK dan anggaran tersebut sangat mendesak. Kami mesti ada uang hari ini. Kami berharap, setelah ini Gubernur dan Bupati, serta seluruh pengambil kebijakan agar mencairkan nota hibah untuk proses pemilihan umum kita. Semua ini tidak bisa hanya dilakukan oleh kpu dan bawaslu saja. Kami berharap ini bisa menjadi tanggung jawab bersama,” lanjut Amnesmen.
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno yang turut menandatangani nota kesepahaman tersebut menjelaskan, dana tersebut akan dicairkan bulan Juni. Namun jika APBD di Kabupaten/Kota bisa diusahakan, itu merupakan pilihan bijak lainnya.
“Tidak ada peraturan nota kesepahaman ini, tidak ada aturannya dalam UU, Perpu dan lain-lain. Ini ide cemerlang, dan tidak ada di daerah lain. Kita mengawali dengan komitmen dalam bentuk anggaran. Sesuai dengan aturan baru, anggaran pemilihan gubernur dialokasikan oleh APBD Provinsi, anggaran pemilihan bupati oleh APBD Kabupaten/Kota. Anggaran ini akan masuk di dalam APBD Perubahan Sumbar 2015,” ujar Irwan.
Lebih lanjut Irwan menjelaskan, kekurangan anggaran tersebut sangat besar. Dari anggaran yang telah ketok palu sebesar 45 Milyar ternyata masih memiliki kekurangan yang sangat banyak.
“Yang ketok palu dan sudah bisa dicairkan itu hanya 45 Milyar, sementara dengan adanya aturan baru yang mengamanatkan KPU untuk membiayai alat peraga kampanye dan semua tahapan pemilu. Membuat anggaran membengkan hingga 168 Milyar. Kita masih kekurangan 123 Milyar lagi,” jelas Irwan.
Irwan juga menginstruksikan pada Bupati dan Walikota se-Sumbar yang hadir saat itu untuk segera melakukan penanda tanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dijadikan sebagai dana talangan hingga APBD P 2015 bisa dicairkan.
———————————————————- 
Rabu, 13 Mei 2015
Jurnalis   : Muslim Abdul Rahmad
Fotografer : Muslim Abdul Rahmad
Editor     : ME. Bijo Dirajo
———————————————————-
Lihat juga...