Lahan Sawah di Lampung Berangsur Tergerus jadi Bangunan

Lahan pertanian yang beralih fungsi sebagai perumahan

CENDANANEWS(Lampung)- Perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bangunan bangunan semakin masif di beberapa Kecamatan di Lampung Selatan Provinsi Lampung. Kedaulatan petani yang sudah menjadi sejarah di Indonesia mulai tergerus oleh pembanguan yang fisik berupa bangunan bangunan baik untuk kepentingan komersial ataupun untuk tempat tinggal.
Kebutuhan ekonomi, kebutuhan akan tempat tinggal mengakibatkan lahan lahan pertanian berubah fungsi. Faktor kebutuhan pemilik lahan yang umumnya petani menjadi faktor alih fungsi lahan yang tak terbendung.
Dari pantauan Cendananews.com beberapa lahan sawah di Lampung Selatan mulai berdiri bangunan rumah dan toko (ruko) terutama di pinggir Jalan Lintas Sumatera. Salah satu warga yang masih memiliki lahan sawah di dekat bangunan bangunan tersebut, Robby (34) mengaku sejak dua tahun terakhir mulai banyak lahan lahan sawah maupun ladang yang dijual.
“Lihat saja mas, kalau lewat ada plang sawah ini dijual, lahan ini dijual silakan hubungi nomor berikut, ” ungkap Robby mengingat spanduk spanduk yang biasanya terpasang untuk penjualan lahan tersebut.
Robby mengungkapkan, tak ada yang salah terkait penjualan atau pembelian lahan sawah tersebut. Namun yang terjadi justru lahan sawah rata rata digunakan oleh pemilik selanjutnya untuk dibangun rumah sakit, perumahan ataupun pembangunan toko toko.
“Seharusnya di tingkat pemerintahan minimal desa, kecamatan harus ada ketegasan agar penjualan tanah tersebut tak melenceng fungsinya,” ungkap Robby.
Aturan main yang seharusnya ada tersebut juga diakui oleh salah satu akademisi di Sekolah Tinggi Hukum di Lampung Selatan. Menurut Adiyana, seharusnya ada aturan main terkait zonasi tertentu yang mengatur wilayah tertentu digunakan khusus untuk lahan pertanian dan daerah tertentu untuk oengembangan bisnis bukan seperti yang terjadi sekarang ini sudah tumpang tindih.
“Izin mendirikan bangunan selalu diberikan asal ada uang dan tidak memperhatikan fungsi wilayah yang akan dibuat bangunan apakah masih harus dipertahankan sebagai lahan pertanian atau sebagai pusat bisnis,” ungkap Adiyana yang merupakan mahasiswa hukum dan concern mengamati masalah agraria di Lampung Selatan.
Diungkapkannya  berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian itu, pemerintah sudah membuat UU No. 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Dalam UU itu antara lain disebutkan, setiap orang yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Sedangkan pejabat pemerintah yang menerbitkan izin pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.
Namun prakteknya tidak bisa ditutupi, mereka yang menguasai lahan sawah umumnya orang-orang berduit yang tidak tinggal menetap di lahan yang dibelinya. Bahkan rata rata sawah yang sudah dibeli sementara boleh digarap oleh petani yang tidak memiliki lahan tersebut sehingga meskipun disebut petani namun hanya sebagai “petani penggarap”. Setelah sekian lama lahan sawah tersebut berubah menjadi pertokoan dengan cara diuruk dengan tanah, batu dan lahan sawah yang sebelumnya ada lenyap.
Ia melihat masih kurangnya aturan yang ada membuat pemerintah seolah sulit mengendalikan aktifitas alih fungsi lahan pertanian produktif ke non produktif. Sebelum pengalihfungsian lahan ini terjadi seharusnya dibuat aturan yang lebih jelas. Bahkan lahan sawah yang kini ada di Lampung Selatan bisa jadi justru tidak terdata berapa besar luasan lahan yang sudah terpakai untuk pembangunan.
Untuk diketahui, lemahnya pengawasan di lapangan yang dilakukan petugas membuat aktifitas alih fungsi lahan pertanian ini hingga kini masih terus berlangsung di Kabupaten LampunG Selatan. Bila hal ini tidak segera dikendalikan dan Perda Larangan Alih Fungsi Lahan Pertanian ditegakan, maka bisa dipastikan dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun kedepan, lahan pertanian di Lampung Selatan akan berubah menjadi bentangan pemukiman, rumah toko dan fasilitas pendidikan lainnya.
Wacana, polemik soal alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan industri, pengembangan infrastruktur, perumahan dan pemukiman; memang telah berlangsung cukup lama. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dikhawatirkan bakal melahirkan berbagai masalah baru dalam kehidupan, khusus nya yang terkait dengan pembangunan pertanian. Bahkan di Lampung Selatan yang belum lama ini menjadi persoalan serius adalah alih fungsi hutan Gunung Rajabasa yang akan digunakan untuk pengeboran panas bumi (geothermal) di wilayah Pesisir Rajabasa. Beberapa puluh hektar sawah dan ladang produktif terpaksa digusur.
Namun begitu penting dicatat bahwa UU No. 14/2009 ini tidak lah mengatur soal “alih kepemilikan” lahan sawah dari seseorang ke orang lain. Padahal, soal “alih kepemilikan” lahan sawah pun merupakan problema yang dapat melahirkan “bom waktu” dalam kehidupan pembangunan pertanian.
Salah satu dampak yang muncul adalah semakin tidak berdaulat nya lagi para petani terhadap lahan sawah yang diusahakan nya dan juga adanya gambaran bahwa yang nama nya petani gurem dan petani buruh menjadi semakin besar jumlahnya. Munculnya alat alat pertanian modern serta pemilik uang yang membeli sawah untuk dialihfungsikan seolah membuat petani tak berdaya.
“Kita tidak bisa mendikte pemerintah, namun kenyataan yang terjadi tidak bisa membuat masyarakat tutup mata. Bagaimana isu beras plastik malah lebih seksi dan diblow-up media, tapi soal alih fungsi lahan pertanian justru media seolah tutup mata,” ungkap Adiyana.
Ia berharap dengan adanya aturan jelas terkait alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi tidak produktif bisa benar benar menjadikan Lampung Selatan menjadi pusat produksi beras yang bisa diandalkan. Dengan adanya keseriusan untuk mempertajam upaya pengaturan yang terkait dengan pembangunan pertanian dan pembangunan petani upaya  swasembada beras, tetap dipertahankan.

——————————————————-
Jumat, 29 Mei 2015
Jurnalis       : Henk Widi
Fotografer : Henk Widi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...