Misteri Kemelut 1998, Agenda Rehabilitasi Nama Baik PKI

CENDANANEWS (Kajian) – Bagi kelompok-kelompok kepentingan internasional, potensi strategis Indonesia merupakan magnet untuk diperebutkan dan Presiden Soeharto merupakan penghalang potensial untuk dapat secara leluasa merentangkan aksesnya dalam menguasai/ mengendalikan potensi-potensi strategis tersebut. Presiden Soeharto merupakan sosok pemimpin berkarakter dengan agenda yang dapat dipahami secara jelas oleh semua kalangan, yaitu terwujudnya cita-cita Tinggal Landas melalui tahapan pembangunan 25 tahun tahap kedua dalam kerangka fondasi pembangunan 25 tahap pertama yang telah diletakkan sebelumnya. Keberhasilan proyek Tinggal Landas akan menjadikan Indonesia tumbuh sebagai negara maju dan mandiri sehingga tidak lagi mudah dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan negara-negara barat.  
Kelompok-kelompok kepentingan internasional umumnya menggunakan isu-isu HAM (khususnya persoalan konflik Timor-Timur), demokratisasi dan pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) untuk mendeskreditkan pemerintahan Presiden Soeharto. Terkait dengan masalah ini, Fadzli Zon mengungkapkan kucuran dana dari US Aid For International Development (USAID) sebesar US$ 26 juta sejak tahun 1995 kepada 30 LSM Indonesia untuk melakukan oposisi terhadap pemerintahan Presiden Soeharto . Kelompok-kelompok kepentingan barat memperoleh momentum menekan Presiden Soeharto ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter tahun 1997 melalui skenario IMF (International Monetery Fund). Resep pemulihan ekonomi yang diberikan IMF dinilai banyak kalangan justru membenamkan perekonomian Indonesia. Sebagaimana diakui Presiden Soeharto di depan SU MPR 1997 menyatakan bahwa resep IMF terbukti tidak ampuh.
Untuk menangani krisis ekonomi Indonesia, IMF menekankan pada empat kebijakan, yaitu privatisasi dengan penjualan asset-aset BUMN kepada kroni IMF, liberalisasi pasar modal, pencabutan subsidi dan liberalisasi perdagangan (untuk membuka pasar produk-produk barat di Indonesia). Ketika Presiden Soeharto menolak skenario ini —dengan mengangkat Steve Hanke, Guru Besar John Hopkin University sebagai penasehat khusus presiden— dan berencana menerapkan CBS (Currency Board System) dengan mematok kurs tetap, IMF maupun Amerika melakukan penolakan besar-besaran. Akibatnya krisis ekonomi Indonesia tidak kunjung teratasi dan menjadi katalisator munculnya krisis politik akut, sehingga Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kursi Presiden. Kelak dikemudian hari, Michel Camdesus, Direktur IMF mengakui bahwa apa yang dilakukan IMF di Indonesia tidak lain sebagai katalisator jatuhnya Pemerintahan Soeharto. Sebagaimana dikutif New York Times, Camdesus menyatakan “We created the conditions that obliged President Soeharto Left his job” .
Bukti bahwa stigmatisasi terhadap Presiden Soeharto hanya merupakan “skenario antara” penguasaan aset-aset strategis adalah campur tangan barat yang semakin mendalam setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kursi presiden. Ketika kran kebebasan dibuka hampir tanpa batas oleh pemerintahan Presiden Habibie, sikap tidak bersahabat kalangan barat terhadap Indonesia tidak dengan sendirinya berakhir. Padahal upaya mendorong demokratisasi —sebagaimana jargon barat selama ini— telah membuahkan hasil. Fakta menunjukkan kondisi sebaliknya, kalangan barat begitu seragam dalam memberikan kontribusi lepasnya Timor-Timur, konspirasi negara-negara persemakmuran memenangkan Malaysia dalam masalah pulau Sipadan-Ligitan, standar ganda barat terhadap Singapura sebagai pelindung penjahat ekonomi Indonesia —kasus ekstradisi— dan pengambilalihan BUMN-BUMN strategis oleh kelompok-kelompok kepentingan ekonomi internasional yang bermarkas di Singapura. Begitu pula dalam kasus Ambalat, tidak menggambarkan psikologi konflik antar kedua negara —Indonesia-Malaysia— yang sesungguhnya. Kasus tersebut dipicu persaingan perusahaan-perusahaan minyak internasional dalam memperebutkan hak eksplorasi ladang minyak di Blok Ambalat. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa stigma negatif yang dilekatkan pada Presiden Soeharto hanyalah pintu masuk kalangan-kalangan barat tertentu untuk dapat secara leluasa mengakses dan mengendalikan potensi sumber daya alam strategis Indonesia.
Agenda Rehabilitasi Nama Baik PKI

Presiden Soeharto merupakan musuh besar bagi kader-kader dan simpatisan PKI. Melalui instink militer dan kepekaan spiritualnya , pada tahun 1965 (kala itu masih Mayjen) berhasil menghentikan kudeta PKI yang berambisi menjadikan Indonesia sebagai negara Komunis. Keberhasilan itu ditorehkan pada saat kekuatan Komunis internasional berada dalam masa kejayaan dan jauh dari berakhirnya perang dingin yang ditandai runtuhnya blok Komunis. Presiden Soeharto bukan saja menjadi aktor utama dalam menjadikan PKI sebagai partai terlarang, sesaat setelah memperoleh mandat pemegang Supersemar. Ia juga berhasil mentransformasikan secara sistimatis sejarah kekejaman dan pengkhianatan PKI kepada masyarakat luas, sehingga kemungkinan kebangkitan PKI sebagaimana terjadi pada masa sebelumnya — bangkit dari kegagalan kudeta Madiun dan melakukan kudeta tahun 1965– dapat diantisipasi. 
Situasi mulai berubah ketika pada tahun 1990-an kebijakan anti Komunis yang dilakukan Presiden Soeharto mulai kehilangan dukungan akibat perubahan lingkungan strategis —baik dalam maupun luar negeri— yang dipicu oleh tiga hal. Pertama, berakhirnya perang dingin yang ditandai runtuhnya blok Komunis. Implikasi perubahan tersebut, barat —yang di motori Amerika— tidak lagi tertarik memberikan dukungan politik anti Komunis yang dilakukan Presiden Soeharto. Barat lebih tertarik mempersiapkan medan pertengkaran baru yang dikreasi dari teori Samuel Hutington, dimana class civilization atau bentrok peradaban antara Islam dan barat diyakini sebagai agenda baru. Kedua, era kepemimpinan Presiden Soeharto memasuki masa senja sehingga mulai bermunculan berbagai spekulasi masa depan kepemimpinan nasional dan kendali Indonesia pada era berikutnya. Ketiga, berakhirnya masa tahanan politik sebagian eks anggota PKI yang memungkinkan terjadinya interaksi maupun konsolidasi secara intensif antar sesamanya. Ketiga hal tersebut merupakan momentum yang tepat bagi eks kader dan simpatisan PKI untuk dapat melakukan rehabilitasi nama baiknya dalam kancah perpolitikan Indonesia. Suatu upaya rehabilitasi yang sejak kegagalan G 30 S/PKI tahun 1965 terus diperjuangkan, namun tidak memperoleh momentum yang tepat untuk bangkit. 
Upaya rehabilitasi nama baik PKI dapat kita tangkap dari tiga gejala. Pertama, pengkaburan aktor intelektual G.30.S/PKI agar peran sentral PKI dalam kudeta itu secara perlahan-lahan dilupakan publik. Para eks kader dan simpatisan PKI menggunakan doktrin DN Aidit —juga hasil preliminary study Cornell Paper— yang menyatakan G.30.S/PKI merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Doktrin itu menuding Presiden Soeharto sebagai intelektual aktor sebuah skenario “kudeta merangkak” dan sekaligus membebaskan PKI dari keterlibatannya dalam peristiwa G.30.S. 
Belakangan, tuduhan PKI telah dibantah secara telak oleh Victor M. Fic, sejarawan Yugoslavia, melalui bukunya berjudul “Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi Tentang konspirasi”. Ia mengetengahkan bukti-bukti tak terbantahkan bahwa PKI merupakan aktor intelektual G 30 S dan bukannya Mayjen Soeharto. Menurutnya, pada saat terjadinya kudeta, Mayjen Soeharto bukanlah sosok yang diperhitungkan dalam percaturan elit politik, sehingga mustahil menjadi pembuat desain sebuah kudeta yang realitasnya rumit dan kompleks. Victor M. Fic menegaskan peran Mayjen Soeharto dimulai ketika kesadaran intuitifnya tergerak untuk menyelamatkan negara dari kudeta PKI, setelah melihat para Jenderal pimpinannya dibunuh dan Presiden Soekarno didemisionerkan dari kursi Presiden. Dalam perspektif kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, langkah Mayjen Soeharto merupakan cerminan keluguan sosok jenderal loyalis Bung Karno yang berusaha menyelamatkan Presidennya dari kudeta. 
Kedua, tuduhan pelanggaran HAM berat atas pembantaian kader dan simpatisan PKI paska peristiwa G.30.S/PKI. Eks kader dan simpatisan PKI secara gencar mengarahkan tuduhan itu kepada Presiden Soeharto dan Angkatan Darat sebagai pihak bertanggungjawab. Tuduhan ini dilakukan dengan menyembunyikan fakta perlakuan teror dan intimidasi kader-kader PKI —yang dilakukan jauh sebelum peristiwa G.30.S/PKI terjadi— terhadap orang-orang non Komunis . Memori orang-orang tua kawasan pantai selatan Jawa Timur masih merekam adanya sumur-sumur dengan struktur bergerigi di daerahnya, yang dipersiapkan oleh kader-kader PKI dengan dalih sebagai tempat perlindungan ketika nantinya terjadi perang . Intimidasi dan teror kader-kader PKI berisi tuduhan kepada orang-orang yang tidak berafiliasi dengannya sebagai setan-setan desa yang harus dilenyapkan. 
Orang-orang yang tidak berafiliasi kepada PKI semakin memperoleh gambaran buram nasib mereka dan keluarganya —di bunuh dan dibuang ke lubang-lubang pembunuhan yang sudah tersedia didekat kampung mereka— tatkala mengetahui para perwira militer di Jakarta di bunuh dan dimasukkan ke sumur Lubang Buaya (Crocodile Hole). Dibawah intimidasi dan teror kader-kader PKI, orang-orang non Komunis dihadapkan pada pilihan situasi “mendahului atau didahului”, yang kemudian mendorongnya bangkit melawan. Perlawanan rakyat yang dimotivasi oleh keterjepitan itu mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Orang-orang pedesaan pantai selatan Jawa Timur memperkirakan jika G.30.S/PKI di Jakarta tidak segera dihentikan oleh Mayjen Soeharto, sumur-sumur itu akan dipenuhi mayat orang-orang yang dibantai kader-kader PKI. Kekejaman kader-kader PKI bahkan berlanjut dalam proses pelarian pasca kegagalan kudeta —antara tahun 1967-1968 sebelum dilakukan operasi Trisula— yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh umat Islam di Blitar Selatan . Fakta ini tidak banyak diketahui penulis-penulis barat seperti John Rosa, sehingga telaah dalam bukunya yang berjudul “Dalih pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto”  turut menyalahkan Mayjen Soeharto dan Angkatan Darat sebagai pelanggar HAM atas terbunuhnya kader-kader PKI.
Ketiga, upaya pencabutan peraturan perundang-undangan yang melarang eksistensi PKI di Indonesia (Tap XXV/MPRS/1966). Upaya pencabutan didasarkan pada argumentasi sejumlah kalangan yang menuding produk hukum tersebut merupakan produk pemerintahan otoriter Orde Baru yang secara substantif bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Argumentasi itu menegasikan fakta lahirnya ketetapan MPRS melalui proses panjang berdasarkan perilaku kejam dan anti HAM para kader PKI terhadap masyarakat non Komunis. Tuntutan pencabutan itu diakomodasi oleh para presiden pengganti Presiden Soeharto berupa penghapusan kebijakan isolasi para keturunan eks kader PKI dalam percaturan politik . Sedangkan kebijakan pelarangan ajaran Marxisme-Leninisme tetap diberlakukan. Yusril Ihza Mahendra —mantan Menteri Hukum dan HAM waktu itu— berargumentasi bahwa Komunis sebagai sebuah idiologi harus dilarang karena anti demokrasi sebagaimana organisasi NAZI Jerman. Namun demikian aspek kemanusiaan bagi para keturunan eks kader-kadernya perlu dipertimbangkan untuk tidak lagi diisolasi dalam percaturan politik. 
Selain rehabilitasi nama baik melaui proyek pelurusan sejarah sesuai versinya sendiri —yang dibangun di atas pengingkaran perilaku kejam dan anti HAM pada masa lalu—-, para pengusung rehabilitasi nama baik PKI juga melancarkan agenda balas dendam dengan mengkampanyekan dekonstruksi segala hal yang terkait dengan Presiden Soeharto. Upaya ini relatif berhasil —untuk beberapa waktu, khususnya pada puncak krisis politik tahun 1998 dan hampir sepuluh tahun setelahnya— menstigmakan Presiden Soeharto sebagai sosok pelanggar HAM dan musuh bersama rakyat. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergisitasnya —paling tidak secara opini— dengan agenda kelompok-kelompok kepentingan internasional yang juga menjadikan proyek pendiskreditan sosok pribadi Presiden Soeharto sebagai pintu masuk penguasaan asset-aset strategis bangsa Indonesia. Selain itu kelompok-kelompok pengusung agenda rehabilitasi nama baik PKI juga berhasil mencitrakan dirinya sebagai bagian tak terpisahkan atau bersisiran dengan kalangan reformis, sehingga jati dirinya sebagai Komunis tidak terlihat secara jelas oleh publik Indonesia. 
Baca Tulisan Terkait :
Misteri Kemelut 1998 (Bagian 1) Pengendalian Sumberdaya Ekonomi
Misteri Kemelut 1998 (Bagian 3) Avonturisme Kelompok Pragmatis dan Kalangan Reformis
Misteri Kemelut 1998 (Bagian 4) Cita-cita Tinggal Landas Presiden Soeharto
—————————————————————-
Minggu, 17 Mei 2015
Penulis : Abdul Rohman
Editor : Sari Puspita Ayu
—————————————————————-
Lihat juga...