Misteri Kemelut 1998, Cita-Cita Tinggal Landas Presiden Soeharto


CENDANANEWS (Kajian) – Stigma negatif yang dikontruksi kelompok-kelompok kepentingan internasional, pengusung rehabilitasi nama baik PKI maupun kalangan pragmatis, telah mengaburkan torehan prestasi dan karakter positif yang melekat pada sosok Presiden Soeharto. Merupakan fakta tak terbantahkan bahwa ia satu-satunya pemimpin Indonesia modern (paska Indonesia merdeka) yang berhasil menginstitusikan filosofi dan tujuan-tujuan hidup bernegara —sebagaimana termaktub dalam UUD 1945— kedalam pengorganisasian kerja-kerja pembangunan dalam skala kebangsaan. Intitusionalisasi itu menghasilkan prestasi mengesankan dengan capaian-capaian kemajuan yang terukur dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 
Berbeda dengan Presiden Soekarno, masa kerjanya lebih banyak difokuskan pada upaya pembangunan karakter bangsa. Upaya itu dilakukan dengan cara mentransformasikan spirit kebangsaan melalui kekuatan kharismanya yang memikat. Pada era Presiden Soekarno, ide-ide tujuan hidup berbangsa dan bernegara masih berada dalam dimensi spirit. Sedangkan pada era Presiden Soeharto, spirit itu berhasil diterjemahkan kedalam organisasi kerja yang rapi dan efektif.
Salah satu contoh keberhasilan Presiden Soeharto merealisasikan cita-cita hidup berbangsa dan bernegara adalah terlaksananya agenda dan tahapan-tahapan mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa untuk setara dengan negara maju (tinggal landas) dalam jangka waktu 50 tahun. Cita-cita itu diterjemahkan kedalam road map Pembangunan Jangka Panjang (25 tahun) yang dilaksanakan melalui tahapan Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Untuk mendukung terwujudnya agenda tersebut, Presiden Soeharto menekankan pengelolaan stabilitas —baik stabilitas politik, ekonomi dan keamanan— sehingga segala bentuk HTAG (Hambatan, Tantangan, Ancaman dan Gangguan), dari dalam maupun luar negeri tidak menjadi faktor penghambat agenda tinggal landas. Skenario ternbukti mengantarkan Indonesia menjadi the newly industrializing economy (NIEs) dan salah satu negara dengan performa ekonomi yang tinggi di Asia (HPAEs-High Performing Asian Economics). 
Berdasarkan analisis diatas, krisis politik nasional pada tahun 1998 merupakan akumulasi perebutan pengaruh lima kepentingan besar —kelompok kepentingan internasional untuk penguasaan aset-aset strategis Indonesia, reposisi kalangan pragmatis untuk tidak tereliminasi paska kepemimpinan Presiden Soeharto, agenda balas dendam kelompok pengusung rehabilitasi nama baik PKI, kalangan reformis dan Presiden Soeharto yang berusaha memastikan keberlangsungan agenda Tinggal Landas— dalam mengendalikan proses rotasi kepemimpinan nasional. Gerakan masa tahun 1998 bukanlah murni pengusung kepentingan reformasi —sebagaimana digagas kalangan reformis— akan tetapi merupakan bauran pendukung kelompok-kelompok kepentingan yang sedang memperjuangkan agendanya masing-masing. Dari kelima kepentingan itu, jalinan konspirasi kelompok-kelompok kepentingan internasional, kalangan pragmatis dan kelompok pengusung rehabilitasi nama baik PKI —yang mendompleng agenda reformasi— begitu kuat melakukan delegitimasi kepemimpinan Presiden Soeharto, melalui pencitraan buruk dan stigmatisasi negatif. Ketiga kelompok kepentingan besar ini berhasil menanamkan stigma, bahwa Presiden Soeharto merupakan sosok pemimpin korup, otoriter dan musuh rakyat yang harus segera ditumbangkan. Juga berhasil menstigmakan segala hal yang terkait dengan Presiden Soeharto harus didekonstruksi. Ketiga kelompok kepentingan ini memanfaatkan krisis ekonomi dan moneter tahun 1997 dengan mengilustrasikan sebagai bukti kegagalan kepemimpinan Presiden Soeharto karena telah mewariskan struktur fundamental ekonomi yang rapuh.
Pencitraan buruk dan stigmatisasi ketiga kelompok kepentingan besar yang menumpang gerakan reformasi menempatkan Presiden Soeharto dalam situasi dilematis. Pada satu sisi ia dihadapkan pada krisis ekonomi dan moneter yang harus segera diatasi —dengan penuh ketenangan, ketelitian serta melibatkan dukungan seluruh komponen bangsa—, sehingga agenda mewujudkan cita-cita tinggal landas, tidak terhenti di tengah jalan. Pada sisi lain, ketiga kelompok kepentingan ini juga berhasil mempengaruhi dan mengarahkan masa rakyat untuk turut serta menyuarakan tuntutan rotasi kepemimpinan nasional secepat mungkin. Dalam situasi seperti itu — setelah melakukan konsultasi dengan para cendekiawan dan tokoh masyarakat—, Presiden Soeharto memilih untuk tidak menggunakan kekerasan —dengan menggerakkan pasukan keamanan yang masih dikendalikannya secara penuh— agar tidak mengulang peristiwa berdarahTiananmen di RRC.
Keresahan yang dihadapi Presiden Soeharto bukanlah kelangsungan kekuasaan yang telah digenggamnya selama lebih dari 30 tahun. Sejak tahun 1987, Presiden Soeharto telah berusaha melakukan kaderisasi pengganti dirinya, namun upaya itu tidak berjalan dengan mulus . Keresahannya justru terletak pada ancaman kelangsungan cita-cita tinggal landas –hasil jerih payah perjuanganya bersama seluruh rakyat— yang dihadapkan pada krisis ekonomi dan moneter yang menuntut untuk segera dicarikan jalan keluar. 
Keresahaan itu tercermin dari pernyataan Presiden Soeharto kepada para intelektual muslim yang berkunjung di kediamannya. “Bagi Saya, tidak ada masalah apabila sekarang harus mundur dari Kursi Presiden. Tapi apakah dengan mundur itu situasinya nanti akan lebih baik?”. Statemen itu harus dipahami secara mendalam dalam konteks kultur Jawa, sebagai satu ajakan untuk menelaah masak-masak, terhadap sebuah keputusan yang akan diambil karena implikasinya sangat luas. Presiden Soeharto kemudian menawarkan konsep transisi secara damai dengan membentuk komite reformasi, perubahan personalia kabinet dan percepatan pemilu serta berjanji tidak akan maju lagi dalam pencalonan presiden pada pemilu berikutnya. Namun tawaran transisi damai dengan maksud menyelamatkan masa depan cita-cita tinggal landas —yang terancam oleh krisis ekonomi dan moneter ini— kurang memperoleh tanggapan memadai dari kalangan reformis . Akhirnya Presiden Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dan secara konstitusional kedudukannya digantikan oleh Wakil Presiden BJ. Habibie. 
Perkembangan selanjutnya ditandai tarik ulur kelompok-kelompok kepentingan internasional, pengusung rehabilitasi nama baik PKI, kelompok pragmatis dan kalangan reformis untuk menjalankan agendanya sendiri-sendiri dalam mencoraki masa depan Indonesia. Pada satu sisi kalangan reformis berhasil merumuskan konsep demokratisasi penyelenggaraan negara yang ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi baru, seperti desentralisasi, demokratisasi sistem kepartaian, keterbukaan informasi dan kemerdekaan pers maupun penyempurnaan strategi penegakan hukum dengan penambahan lembaga baru seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY) serta MK (Mahkamah Konstitusi). Namun, dalam hal pengendalian asset-aset strategis bangsa, kalangan reformis kalah cepat jika dibandingkan dengan kelompok kepentingan internasional dan kalangan pragmatis. Hal itu dibuktikan dari ketidakmampuan kalangan reformis dalam mengantisipasi peralihan modal dan asset-aset bangsa yang ditandai dengan lepasnya kepemilikan BUMN-BUMN strategis, merosotnya pertumbuhan ekonomi hingga 13% pada tahun 1998, terjadinya instabilitas politik dan keamanan, merosotnya daya beli masyarakat dan pudarnya pengaruh serta kewibaan Indonesia di kancah Internasional (kasus lepasnya Timor-Timur, Sipadan-Ligitan dan kasus ambalat).
Inkompetensi penyelenggara negara paska reformasi dalam mewujudkan kesejahteraan umum telah menyadarkan rakyat Indonesia bahwa stigma negatif dan pencitraan buruk terhadap Presiden Soeharto tidak lebih dari sekedar ilusi yang sengaja digelorakan kalangan tertentu untuk mengaburkan agenda pragmatisnya masing-masing. Rakyat Indonesia pada umumnya tidak cukup waktu untuk menelaah siapa-siapa pemain dan agenda sesungguhnya dalam krisis politik tahun 1998. Namun lambat laun rakyat mampu membedakan kualitas kesejahteraan pada era kepemimpinan Presiden Soeharto dengan era setelahnya. Pada masa kemimpinan Presiden Soeharto, rakyat dapat hidup dalam suasana penuh kedamaian, daya beli terjangkau, adanya konsensus nasional sehingga mereduksi munculnya berbagai ego sektoral dan disharmonisasi pusat-daerah, adanya stabilitas pangan dan muncul kebanggaan sebagai bangsa karena apresiasi internasional yang positif terhadap Indonesia. 
Fakta itu lambat laun memudarkan proyek stigmatisasi negatif dan pencitraan buruk yang dialamatkan kepada mantan Presiden Soeharto. Pada tingkat elit, pencitraan buruk dan stigmatisasi itu memang masih sering terdengar melalui pemberitaan media. Hal paradok terjadi pada tingkat grassroot, dimana kewibawaan dan prestasi mantan Presiden Soeharto tidak mengalami perubahan, dan tidak sedikit pula masyarakat yang merindukan suasana damai sebagaimana era kepemimpinannya. Sebagai sebuah proyek pembunuhan karakter stigmatisasi negatif itu mengalami kegagalan. Namun sebagai pintu masuk penguasaan potensi dan aset-aset strategis bangsa, stigmatisasi terhadap pribadi Presiden Soeharto itu telah membawa kerugian besar berupa peralihan kepemilikan BUMN-BUMN strategis kepada pihak asing.
Baca Tulisan Terkait :
Misteri Kemelut 1998 (Bagian 1) Pengendalian Sumberdaya Ekonomi
Misteri Kemelut 1998 (Bagian 2) Agenda Rehabilitasi Nama Baik PKI
————————————————-
Minggu, 7 Mei 2015
Penulis : Abdul Rohman
Editor : Sari Puspita Ayu
————————————————-
     
Lihat juga...