Pelaku Wisata Lokal Keluhkan Pola Tour Travel Luar Pulau

Seorang Wisatawan asing tengah melihat produk jualan di Legian
CENDANANEWS (Denpasar) – Sesuai Perda Provinsi Bali No.1 tahun 2010 tentang usaha jasa perjalanan wisata, mengatur bahwa badan penyelenggara wisata baik perusahaan maupun perorangan harus bekerjasama dengan badan penyelenggara wisata lokal maupun tour guide lokal.
Hal ini dimaksudkan agar para pelaku industri pariwisata lokal di Bali bisa menjalankan bisnis nya dengan berkesinambungan serta memberikan penjelasan akan daerah wisata dengan baik dan profesional. 
Namun kenyataannya beberapa waktu belakangan, Tour Travel dari luar pulau tidak mengindahakan Perda tersebut, dan menjadikan destinasi wisata di Bali laksana bbjek murahan. 
Salah seorang pelaku wisata lokal di wilayah Legian, Baruna menyebutkan, Dia dan pelaku wisata lokal tidak menolak pelaku bisnis pariwisata luar pulau yang seringkali menjual murah paket wisata ke Bali untuk mendapatkan konsumen. Namun, mereka harus mematuhi ijin resmi dari pemerintah provinsi Bali serta mengerti secara mendalam mengenai adat istiadat serta keagamaan di Bali.
“Jika tidak, maka Legian ke depannya bukan menjadi destinasi wisata yang bikin penasaran, akan tetapi menjadi daerah tujuan wisata yang murahan,” cetus Baruna.
Sebagian Pelaku wisata luar pulau tidak banyak mengerti akan adat, budaya, agama, dan etnis di Bali sehingga membuat Legian belakangan ini hanya diperkenalkan sebagai tempat Monumen Bom Bali. Padahal, banyak sekali kelebihan dan keunikan yang bisa dijelaskan kepada wisatawan, dan disinilah peran pelaku wisata lokal dibutuhkan.
Hal serupa juga disebutkan salah satu pengunjung dari Tulungagung, Wati yang menyebutkan, dia datang ke Bali untuk melihat Legian dan Pantai Kuta. Namun di dalam mobil wisata dari daerahnya, sopir hanya mengatakan bahwa Legian itu tempat kafe-kafe orang Bule dan wisata Monumen Bom Bali di Ground Zero.
Kedepannya harus ada perbaikan ke tingkatan pelaku wisata atau tour guide yang beroperasi di wilayah Bali, khususnya Legian. Penegakan Perda Pemprov Bali No.1 tahun 2010 yang mengatur ijin Pelaku Industri Pariwisata harus dilakukan secara intens.
“Jika Penegakan Perda tersebut dilakukan, itu jangan dimaknai sebagai usaha hegemoni atau memotong rejeki orang lain, tapi lebih kepada perbaikan sesuai peraturan dan perundang-undangan daerah yang berlaku, lebih spesifik untuk kebaikan Legian ke depannya, serta Bali pada umumnya,” Jelas Ketut Pongres, Kepala Seksi Penegakan Hukum Tramtib SatpolPP Bali di Denpasar saat dihubungi lewat telepon oleh CND.
——————————————————-
Minggu, 24 Mei 2015
Jurnalis       : Miechell Koagouw
Fotografer : Miechell Koagouw
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...