Penegakan Disiplin KTR Bukan Untuk Mematikan Industri Rokok

CENDANANEWS (Denpasar) – Peraturan Daerah (Perda) No.10 tahun 2011 mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu bagian penegakan disiplin yang diperjuangkan oleh Seksi Penegakan Hukum Tramtib Satuan Polisi Pamong Praja (satpolPP).
Tahun Pertama merupakan tahun sosialisasi dimana Tramtib Satpol PP melaksanakan fungsi persuasif dalam menghimbau masyarakat Bali agar menyadari bahwa merokok tidak bisa di sembarang tempat, apalagi yang berkaitan dengan wilayah publik.
Tahun kedua sampai sekarang adalah tahun dimana Tramtib Satpol PP melaksanakan fungsi penegakan disiplin sekaligus penegakan hukum untuk KTR (Kawasan Tanpa Rokok). Wilayah-wilayah penegakan yang pertama kali dijadikan percontohan adalah Pemprov Bali, legislatif daerah , fasilitas-fasilitas publik milik Pemda Bali, BUMN, dan tempat-tempat transportasi massal seperti Bandar Udara Ngurah Rai Bali.
I Ketut Pongres L.SH, Kepala Seksi Penegakan Hukum Satpol PP Bali di Denpasar menguraikan bahwa jika seorang manusia ingin melakukan pembenahan maka harus dimulai dari dalam diri sendiri terlebih dahulu. ” demikian halnya dengan penegakan disiplin KTR, itu harus dimulai dari dalam tubuh Pemprov Bali beserta seluruh instansi terkait, agar nantinya bisa memberi contoh positif kepada masyarakat,” tutur Ketut Pongres kepada CND di tempat kerjanya.
Inspeksi dadakan dan proses sidang ditempat sudah sering dilakukan di wilayah-wilayah publik sejauh ini. Hal itu dimaksudkan agar memberi efek jera bagi masyarakat yang tidak perduli dengan merokok di sembarang tempat.
Saat ini, banyak kawasan publik yang sudah memiliki kawasan tersendiri bagi para perokok aktif. Hal ini dimaksudkan agar para perokok pasif tidak ikut merasakan akibat dari bahaya merokok yang sangat fatal seperti penyakit paru-paru, jantung, gangguan pernafasan, gangguan pada janin, dan impotensi.
Inti dari Penegakan disiplin KTR dari SatpolPP adalah bukan untuk membunuh Pabrik rokok atau hal-hal berdasarkan penilaian prematur lainnya, akan tetapi lebih kepada melindungi masyarakat yang tidak merokok. Karena sangat tidak adil jika mereka harus merasakan penderitaan walau tidak pernah merokok.
“sekali lagi aturan KTR dimanapun itu diadakan adalah bukan untuk memusuhi sekaligus mematikan bisnis rokok. Cobalah perbaiki perspektif itu. Maksud saya, dalam konteks bahaya rokok bagi manusia, jangan melihat sesuatu saat kita ada didalam kotak saja, keluarlah dari kotak tersebut dan lihatlah dari atas. Disana akan tampak persamaannya, bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup sehat, dan kami hanya mencoba menjaga hak itu,” jelas Ketut Pongres berfilosofi.
Harapan kedepannya, masyarakat dapat melihat penegakan KTR dengan lebih positif karena semua untuk kebaikan bersama demi terciptanya keseimbangan sosialisasi antar masyarakat.
Bali boleh berbangga dalam hal penegakan KTR secara konsisten di Indonesia. Hanya ada dua daerah yang tercatat melaksanakan hal itu dengan tegas, yaitu Kota Bogor untuk tingkat kota, dan Bali untuk tingkat Provinsi.

——————————————————–
Kamis, 21 Mei 2015
Jurnalis : Miechell Koagouw
Foto : Miechell Koagouw
Editor : Sari Puspita Ayu
——————————————————–
Lihat juga...