AJI dan LBH Pers Padang Buka Posko Pengaduan THR

PADANG – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Batuan Hukum Pers (LBH Pers) Padang buka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja media di Jalan Andalas Raya No 29 Padang.
Divisi Advokasi AJI Padang, Gerson, mengatakan, AJI dan LBH Pers akan mengupayakan perusahaan media memberikan THR bagi pekerjanya.
“Dalam waktu dekat kita akan kirim surat ke perusahaan media. Kita akan dorong kawan-kawan yang selama ini bungkam. Tahun lalu persoalan itu ada, cuma tidak ada yang melapor,” ujarnya.
Menurut dia, THR harus dibayarkan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan lebih. Bagi jurnalis yang telah bekerja 12 bulan lebih, THR-nya dibayarkan sebesar satu bulan gaji atau sesuai dengan upah minimum provinsi.
“Hak dan kewajban THR telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1994 tentang THR keagamaan bagi pekerja di perusahaan. Juga ada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Men/VI/2015 tentang THR,” ujarnya, Senin, 29 Juni 2015.
Gerson meminta pemerintah melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian THR. Termasuk perusahaan media. Jika ada pekerja media yang tidak mendapatkan THR dari perusahaan, silakan melapor ke posko pengaduan THR di Jalan Andalas Raya Nomor 29, Kota Padang.
“Kita juga mengimbau narasumber untuk tidak ikut memberikan THR kepada jurnalis. Kita juga minta jurnalis tidak meminta atau menerima THR dalam bentuk apa pun dari narasumber,” katanya. Sebab, kata Gerson, sesuai dengan Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
Direktur LBH Pers Padang, Rony Saputra, mengatakan, sudah mempersiapkan advokad bagi kawan-kawan jurnalis jika ada yang melapor nantinya.
“Kita akan kawal sampai tuntas, kalau perusahaan tidak mampu membayarkan THR bagi pekerjanya, diwajibkan melapor dua bulan sebelum lebaran ke Dinas Ketenagakerjaan,” jelas Rony.
Dia menambahkan, untuk mekanisme pelaporan bisa datang ke Kantor AJI/LBH Pers Padang, Jalan Andalas Raya No 29. Atau bisa lewat telfon dan email.
“Kita akan buka posko sampai H-4 lebaran. Pelapor cukup mebawa identitas/kartu pers, jika nanti berlanjut ke persoalan hukum. Kita menyediakan advokat dan bantuan hukum untuk pelapor” ujarnya.
Menurut Rony, perusahaan yang sudah menggunakan jasa orang, maka wajib membayar jasanya.
“Perusahaan jangan membebankan pembayaran THR ke perusahaan atau instansi lain. Wartawan dilarang meminta THR kepada narasumber,” jelasnya.
——————————————————-
SELASA, 30 Juni 2015
Jurnalis       : Muslim Abdul Rahmad
Fotografer : Muslim Abdul Rahmad
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...