BPK Bantah Tudingan DPRD NTB tentang Opini WTP Bermuatan Politis

Penandatanganan WTP di Mataram
CENDANANEWS (Mataram) – Anggota Badan Pemeriksa Kuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB), Bahrul Akbar menolak dikatakan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan delapan Kabupaten Kota yang ada di NTB bermuatan politis jelang Pemilukada.
Keterangan tersebut disampaikan Bahrul sebagai bantahan atas penilaian dan tudingan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) NTB yang mengatakan bahwa opini WTP yang diberikan BPK RI Perwakilan NTB terkait laporan hasil pemeriksaan keuangan kepada Pemda NTB, khususnya kepada delapan Kabupaten Kota di NTB sarat muatan politis.
“Opini WTP yang diberikan murni berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai mekanisme yang ada dan memang berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan mereka layak mendapatkan opini WTP karena laporan keuangan sudah bagus, jadi tidak ada yang namanya bermuatan politis” kata Bahrul di Mataram, Senin (1/5/2015).
Bahrul mengatakan, BPK itu lembaga independen dan tidak bisa dinterpensi oleh orang maupun lembaga manapun dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan APBD maupun APBN, jadi apa yang diberikan kepada suatu pemerintahan daerah atas laporan keuangannya, maka memang itulah hasilnya, tidak ditambah-tambah ataupun dikurangi.
Kalau kemudian ada daerah yang masih menerima predikat dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), itu memang karena laporan keuangan mereka terutama dari sisi administratif masih buruk dan butuh perbaikan.
“DPRD dalam hal ini selain melakukan fungsi pengawasan, juga membantu melakukan pembinaan terhadap semua SKPD yang ada, supaya laporan penggunaan keuangannya bagus,”katanya.
  
——————————————————-
Senin, 1 Juni 2015
Jurnalis       :  Turmuzi
Fotografer :  Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...