Dana Aspirasi akan Menjadi Kongkalingkong yang Rawan Korup

JAKARTA – Pasca pengesahan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) plus Dana aspirasi oleh DPR disesalkan  sebagian anggota dewan.
Salah satunya anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Agun gunandjar Sudarsa. Dia mengatakan, pengambilan keputusan soal pengesahan dana aspirasi terlalu dipaksakan yang mengabaikan musyawarah mufakat dan pengambilan suara terbanyak atau voting.
“Hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus cara-cara pengambilan keputusan seperti ini.  Alasan (ditolaknya dana aspirasi) berikutnya akan menimbulkan ketidakadilan bagi daerah-daerah yang luas wilayahnya dan tersebar di lautan namun penduduknya kecil seperti daerah Maluku, Kepri, dan sebagainya jika dibandingkan di pulau Jawa,” ujar Agun di Jakarta, Selasa (23/06/2015) malam.
Menurutnya, program ini akan menjadi alat pencitraan yang merugikan bagi caleg-caleg baru dan partai-partai yang kursinya kecil. Selain itu, program ini juga akan menjadi kongkalingkong yang rawan korup.
“Bagi intern partai akan semakin menguatkan posisi tawar elite partai, yang akan semakin oligarki. Akhirnya DPR tidak lagi jadi perwakilan rakyat, tapi perwakilan partai-partai, utamanya kepanjangan Elite penguasa parpol, dan demokrasi semakin prosedural tidak substansial, tidak lagi berpihak kepada rakyat,” tutupnya.
——————————————————-
RABU, 24 Juni 2015
Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa
Fotografer : Adista Pattisahusiwa
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...