Dana Aspirasi Ratusan Miliar Namun Program DPRD Maluku “Ghaib”

Gedung DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang Kota Ambon

AMBON – Meski telah dikucurkan dana aspirasi selama lima tahun, namun program pembangunan yang berlangsung di Maluku dinilai “ghaib” alias tidak jelas. Hal tersebut disampaikan aktivis anti korupsi asal Maluku, Morsal Harisman Sahupala yang dimintai tanggapannya oleh CND di Ambon Minggu (28/6/2015).

Morsal Harisman Sahupala

Disebutkan, anggota DPRD Maluku periode 2009-2014 mendapat kucuran dana aspirasi ratusan miliar, tapi Provinsi Maluku dan masyarakatnya hingga sekarang dalam zona termiskin keempat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Itu berarti dari aspek pembangunan masyarakat tidak berkembang. Dana aspirasi yang diperoleh 45 anggota DPRD Maluku periode 2009-2014 itu dalam implementasinya tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Morsal meminta BPK RI perwakilan maluku  harus segera mengaudit penggunaan dana implementasi dana aspirasi 45 anggota DPRD Maluku periode 2009-2014, lantaran sangat berpotensi korupsi.
“BPK RI Perwakilan Maluku harus mengaduit dana aspirasi yang diperoleh 45 Angoota DPRD Maluku periode 2009-2014. Hasil audit harus diteruskan kepada pihak penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan agar pihak-pihak terkait patut dimintai pertanggungjawaban atas penyalahgunaan dana aspirasi tersebut,” tekannya.
Data yang dihimpun CND di Ambon – Maluku, 45 anggota DPRD (2009-2014) pada 2009 per orang menerima 1 miliar. Total dana aspirasi 45 anggota tahun anggaran 2009-2010 sebesar Rp 45 miliar. Pada 2010-2011 bengkak menjadi Rp 1,5 miliar, totalnya 67,5 miliar.
Berikutnya pada 2011-2012, 45 anggtota DPRD Maluku kembali mendapat per orang Rp 2 miliar, totalnya Rp 90 miliar. Seterusnya tahun anggaran 2013-2014, 45 anggota DPRD Maluku kembali terima dana segar sebesar Rp 2,5 miliar per orang. Totalnya 112,5 miliar.
Jika ditotalkan selama 5 tahun (2009-2014), 45 anggota DPRD Maluku itu telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 315 miliar.
Penggunaan dana aspirasi DPRD Maluku itu bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lantaran program tidak jelas dan dalam impelementasi bertentangan dengan UU No. 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 32 dan UU Nomor 33 Tahun 2004.
Penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 menegakan, kekuasaan pengelolaan keuangan negara ada pada Presiden dan dikuasakan pada Menteri, diserahkan kepada Gubernur/ Bupati / Walikota, bukan pada dewan.
Bahkan pada UU Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan, pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Presiden/ Gubernur/ Bupati/ Walikota. Pengguna di sini adalah Kementerian dan Lembaga eksekutif. Sedangkan dalam ketentutan ini Dewan sebagai lembaga legislatif tidak diatur.

Dia mengingatkan agar tidak seenaknya mengalokasikan kepada para wakil rakyat khususnya anggota DPRD.

——————————————————-
MINGGU, 28 Juni 2015
Jurnalis       : Samad Vanath Sallatalohy
Fotografer : Samad Vanath Sallatalohy
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...