DPP Golkar: Pilkada Sebaiknya Ditunda Hingga Juni 2016

Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar, Ridwan Hisjam
SURABAYA – Partai Golkar meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda Pemilukada yang akan dilaksanakan Desember 2015 menjadi Juni 2016 dikarenakan hal tersebut saat ini tengah menuai banyak kritikan.
” Melihat kondisi yang ada, sebaiknya pilkada serentak diundur hingga bulan Juni 2016″. Ujar Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar, Ridwan Hisjam saat ditemui awak media di Kediamannya, kemarin.
Disebutkan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, pertama KPU belum bisa menyelesaikan peraturan KPU yang menerima seluruh aspirasi partai politik (parpol). Yang kedua KPU sedang bermasalah, diserahkannya hasil audit BPK ke DPR maka DPR meminta harus ditindak lanjuti oleh pihak hukum. Jika hal ini terjadi maka otomatis KPU tidak punya legalitas atau kepercayaannya di mata masyarakat akan turun.
“Kalau itu terjadi, proses pemilihan kembali KPU meski waktunya belum selesai. Seperti KPK, untuk memproses KPU butuh waktu. Padahal kita harus mendaftar paling lambat 26 Juli. Kalau dipaksakan, saya khawatir pelaksanaan daripafa Pilkada langsung serentak tidak punya kredibilitas.” Jelasnya.
Alasan ketiga KPU belum siap menurut Ridwan yaitu, anggaran pelaksanaan juga dipaksakan melalui pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota. Sebab dana dari APBN tidak ada.
“Termasuk dana untuk badan pengawas di desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi”. Ungkapnya.
Faktor yang terakhir yaitu, dana keamanan. Dana keamanan pilkada yang hampir mencapai Rp. 1 Triliun dianggap kurang.
“Siapa yang bertanggung jawab. Bisa saja dana diadakan kalau DPR duduk bersama, disetujui lalu diproses dana cadangan. Tapi, itu kan pemaksaan namanya.” Tegasnya.
Dan jika KPU tetap bersikukuh mengadakan pilkada serentak, Ridwan balik bertanya bagaimana kalau semua anggota KPU ternyata tersangka. Karenanya, sebelum terjadi sebaiknya anggaran itu diamankan.
“Karena dananya triliunan. Mau dibuang begitu saja. Jika dalam perjalanan terjadi sesuatu yang tidak bisa diprediksi, lalu dana sudah terlanjur keluar, maka dana akan jalan semuanya,” ungkapnya.
Menurutnya, KPU tidak usah melaksanakan Pilkada 2015, sebelum terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Sebab kita tidak punya pengalaman dalam melaksanakan pilkada serentak.
“Saya sarankan lakukan sosialisasi, disimulasi semua aturan-aturannya. Jangan sampai ditengah jalan ada yang mensomasi dan menuntut,”. Tutup Ridwan yang sekaligus menjabat sebagai wakil ketua komisi X DPR RI.
——————————————————-
MINGGU, 28 Juni 2015
Jurnalis       : Charolin Pebrianti
Fotografer : Charolin Pebrianti
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...