Dugaan Korupsi DBH-CHT, Kejati Periksa Kepala Dikpora NTB

Kantor Kejaksaan Tinggi NTB

MATARAM – Kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) senilai 32 miliar untuk pembangunan irigasi desa pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB memasuki babak baru.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, yang sebelumnya merupakan bekas Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) NTB, Rosiady Sayuti untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
“Para saksi dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan. Tidak menutup kemungkinan, saksi saksi lain akan dipanggil terkait dugaan penyelewengan DBH-CHT senilai 32 miliar pada dinas PU NTB untuk pembangunan saluran irigasi desa” kata juru bicara Kejati NTB Made Sutapa di Mataram, Jumat (26/5/2015).
Selain bekas kepala Bappeda, kata Sutapa, penyidik juga memeriksa dua penjabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) lainnya antara lain antara lain Selly Handayani, bekas Kepala bagian Keuangan Setda Provinsi NTB dan Kepala bidang Perekonomian Bappeda NTB, Baiq Rosmiawati, ketiganya diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut yang saat ini sudah pada tingkat penyidikan.
Dikatakannya, Rosiadi sendiri diperiksa sebagai saksi oleh penyidik kejaksaan dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sewaktu menjabat Kepala Bappeda NTB pada kegiatan cukai tembakau tahun 2010.
Sementara Selly Handayani yang merupakan istri Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai PDIP NTB diperiksa dalam kapasitas sebagai Kepala Biro Keuangan dan Baiq Rosmiawati diperiksa penyidik dalam kapasitasnya sebagai Kabid Prekonomian Bappeda NTB.
“Pada intinya bekas kepala Bappeda bersama dua pejabat Pemprov lain diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan peran mereka dalam DBH-CHT, tidak menutup kemungkinan, saksi saksi lain juga akan dipanggil kaitan item dugaan penyimpangan yang sama, sebab pemanggilan terhadap saksi lain masih akan berlangsung,” ungkap Sutapa.
Sebelumnya kasus dugaan korupsi DBH-CHT pembangunan saluran irigasi Desa senilai 32 miliar pada dinas PU NTB sudah ditangani Kejati NTB semenjak Kepala Kajati Sugeng Pudjianto, akhir 2013 lalu hingga pertengahan 2014. kemudian dilanjutkan Kajati Fadil Zumhanna, hingga awal 2015 namun kasus ini belum menunjukkan progress.
Ketika terjadi pergantian Kajati ke Martono yang baru menjabat sepekan, kasus ini melejit naik ke penyidikan.
——————————————————-
JUMAT, 26 Juni 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Fotografer : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...