Figur Panglima dan KaBIN Harus Utamakan Kepentingan Negara.

Darul Kutni Tuhepaly, Politisi PPP Maluku

CENDANANEWS (Ambon) — Calon Panglima TNI dan Kepala Badan Intelijen Negara yang kini disorot publik pusat, juga mengundang perhatian masyarakat/publik di Provinsi Maluku. Salah satunya politisi asal DPW PPP Maluku Darul Kutni Tuhepaly, yang dimintai komentarnya oleh Cendana News di Ambon, Ba’da Jum’at (12/6/2015).
Tuhepaly menandaskan, siapapun dia figur Panglima TNI dan Kepala BIN yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), diharapkan lebih mengutamakan kepentingan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI),  bukan kepentingan lain.
Menurutnya, figur panglima harus tahu persis kondisi negara dalam aspek pertahanan dan keamanan.
Jangan mudah diintervensi oleh asing. Integritas NKRI harus dijaga. Karena sudah diatur melalui UUD 1945 dan Pancasila.
Dikatakan, selama ini banyak negara asing mengintervensi NKRI. Sehingga dibutuhkan saat ini, adalah seorang Panglima TNI yang lebih pro terhadap kedaulatan bangsa.
Contoh kasus, lanjut Tuhepaly, penyelundupan narkoba dan pencaplokan Ligitan dan Sepadan, adalah potret buram terhadap kedaulatan bangsa. Hal itu terjadi, karena pertahanan masih lemah.
Tuhepaly meminta Presiden harus bijak dalam menentukan Panglima TNI. “Memang benar pengangkatan panglima itu merupakan hak prerogatif presiden. Yang diharapkan saat ini pengangkatan panglima TNI jangan karena keterkaitan politik,” sentilnya.
Langkah preventif agar kasus Ligitan dan Sepadan tidak terulang, maka Panglima TNI harus tegas. Ia menyarankan, untuk pulau-pulau yang berbatasan dengan negara tetangga perlu ada penempatan pos-pos TNI.
Misalnya, di Maluku yang memiliki pulau terbanyak di Indonesia, pulau-pulau terluar di Maluku itu berbatasan antara lain dengan Australia.
“Demi menjaga kedaulatan bangsa, maka harus ada pos-pos TNI yang ditempatkan disejumlah pulau-pulau terluar di Maluku,” anjurnya.
Menyangkut kandidat Kepala BIN, menurut Tuhepaly, selaku spion negara maka dibutuhkan figur Ka_BIN harus memiliki naluri intelejensia luar biasa.
Dikatakan figur KaBIN harus mampu membaca atau mendeteksi kondisi baik dari dalam maupun dari luar Negara.
Pasalnya, kasus intervensi negara asing semisal penyadapan Australia, Malaysia, Papua Neugini dan lain-lain, hal tersebut mudah terjadi karena lemahnya deteksi atau analisa BIN Indonesia.
“Jadi, Presiden Jokowi harus jeli dan bijaksana menentukan kepala BIN termasuk Panglima TNI. Sekali lagi, hindari kepentingan politik partai dan lain-lain. Mari prioritaskan kepentingan Negara Kesaatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
——————————————————-
Jum’at, 12 Juni 2015
Jurnalis : Samad V. Sallatalohy
Foto : Samad V. Sallatalohy
Editor : Sari Puspita Ayu
——————————————————-
Lihat juga...