Gubernur Maluku Akan Pecat PNS Yang Berijazah Palsu

Said Assagaff, Gubernur Maluku
AMBON – Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku jika terbukti mengantongi ijazah palsu akan dipecat sesuai perintah surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), Yuddy Chrisnandi.
Demikian kata Gubernur Maluku Said Assagaff saat diwawancarai wartawan di Ambon, Rabu (10/6/2015).
Menurut Gubernur, dirinya tidak akan segan-segan memecat aparaturnya yang diangkat secara illegal. Alasannya, tidak tersebut merusak citra pemerintahan karena menjadi PNS dengan cara tidak halal yang mana melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Negara.
“Saya tidak akan bertoleransi terhadap siapa pun oknum PNS yang proses pengangkatannya menjadi  ASN memanfaatkan ijazah palsu,” katanya.
Menyangkut masalah ini dirinya telah mengarahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Maluku untuk menelusuri ijazah para ASN lingkup Pemprov Maluku.
Gubernur juga mengaku telah meminta para Bupati dan Wali Kota di Maluku dengan perangkatnya untuk mengawasi kemungkinan ada ASN yang memiliki ijazah palsu, baik untuk proses pengangkatan maupun promosi jabatan.
“Segera telusuri dan laporkan jika ada oknum ASN di Maluku memiliki ijazah palsu kita proses sesuai ketentuan yang berlaku. Memang saat ini belum ada laporan ditemukan dokumen tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku, Donny Saimima di Ambon Rabu (10/6/2015) mengatakan, BKD dan Inspektorat saat ini sedang mengawasi kemungkinan adanya dokumen ijazah palsu dari ASN di daerah ini.
Menyangkut pengawasan tersebut ia mengatakan butuh waktu relatif lama karena saat ini terdapat 5.099 ASN atau PNS lingkup Pemda Maluku.
Kata dia, sebelumnya, Menpan dan RB, Yuddy Chrisnandi meminta laporan terkait keabsahan ijazah pendidikan para ASN pada kepala daerah dan instansi melalui inspektoratnya pada pekan kedua Juni ini.
Ia mengakui, baik isu maupun laporan sudah banyak masuk. “Sebagai tindak lanjut dari surat edaran Menpan-RB kami meminta laporan ijazah para ASN di setiap kepala daerah dan pimpinan instansi pecan ini,” kata Saimima.
Menpan – RB sesuai surat edarannya termasuk ditujukan kepada pejabat negara yang bersifat politis semisal Bupati, Wali Kota dan Gubernur. Jika ditemukan pelanggaran, kata Yuddy, akan ada sanksi baik bagi ASN ataupun pejabat politis itu.
Kepada ASN, ancaman hukuman atas penggunaan ijazah palsu untuk meningkatkan karirnya adalah dicopot dari jabatannya dan diturunkan satu tingkat. Sementara itu pejabat negara yang bersifat politis itu adalah sanksi administrasi.
Sanksi tersebut adalah berupa pelarangan penggunaan gelar yang selama ini dipakai oleh pejabat tersebut dalam administrasi pemerintahan dengan cara memberikan surat peringatan dari Menpan-RB.
——————————————————-
Rabu, 10 Juni 2015
Jurnalis       : Samad Vanath Sallatalohy
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...