Jaksa Kembali Bongkar Korupsi Dana Keserasian Pemprov Maluku

AMBON – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali membongkar kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dana keserasian lingkup Dinas Sosial Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku tahun anggaran 2006 sebesar 35,5 miliar. Kasus ini kembali diusut oleh Korps Adhyaksa Maluku karena dugaan kuat masih ada pihak lain yang terlibat.
Kepala Seksi penerangan Hukum dan Hubungan Masyrakat (Kasi penkum-Humas) KEJATI Maluku, Bobby Kin Palapia yang dikonfirmasi CND di kantor Kejati Maluku, Selasa (30/6/2015) menyebtukan, untuk membongkar siapa lagi yang terlibat di kasus ini jaksa penyidik kembali memeriksa saksi.
Mereka yang diperiksa adalah masyarakat Desa Hunut Kecamatan Leitihitu Kabupaten Maluku Tenha, Provinsi Maluku. Bobby menyebut nama-nama terperiksa masing-masing, Salmon Mataheru, Dewina Rahakbau, Yosias Sopacua, Zadrack Malakuseya. 
“Mereka diperiksa untuk tersangka Ongels Elisabeth,” jelasnya.
Menurut Bobby, empat saksi itu diperiksa sejak pukul 09.00 WIT hingga pukul 12.00 WIT, Senin (30/6/2015) di ruang penyidik Bagian Pidana Khusus (Pidsus) lantai I Kantor Kejati Maluku.
Apakah masih ada tersangka lain, Bobby mengatakan, peluang itu masih bisa terjadi. Namun ia menyarankan kepada awak media untuk mengikuti proses penyidikan yang sementara dilakukan tim penyidik Kejati Maluku. 
“Ikuti saja perkembangan penyidikan yang sementara bergulir,” ujarnya.
Bobby mengatakan, kasus ada tiga tersangka. Satu diantaranya sedang kabur yakni pimpinan Koperasi Pondok pesantren Khoirul Ummah, Syahroni Syafli.
Sebelumnya, tim penyidik juga memeriksa staf Dinas Sosial Maluku diantaranya, Anna Wairatta Bendahara proyek dana keserasian (terpidana), Rico sebagai panitia tender, atas keterlibatan Ny Ongels Elisabeth selaku tersangka korupsi dana keserasian tahun anggaran 2006 sebesar Rp 35,5 miliar itu.
Data dari Kejaksaan menyebutkan, Ny Ongels Elisabeth dalam kasus ini dirinya adalah kuasa dari Direktur CV Trijaya Lestari Rentje Busouw. Yang Bersangkutan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1,4 miliar yang diperuntukkan bagi 351 Kepala Keluarga (KK) diantaranya, di Desa Rumah Tiga, Desa Wayame, Desa Hunuth dan Desa Nania, Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Gunung Malintang Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
Kasus ini, mantan Kadis Sosial Provinsi Maluku, dr. Fenno Tahalele sedang menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin Provinsi Jawa Barat, setelah divonis oleh Mahkamah Agung (MA) empat tahun penjara pada Desember 2011. Bahkan pihak terkait lain di kasus ini juga telah menjalani hukuman bahkan sudah bebas.
Dua tersangka lainnya adalah Andrias Intan juga diperiksa oleh tim penyidik dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Beringin Dua.  Ia sebagai penyalur bantuan kepada 175 kepala keluarga di Kabupaten Maluku Tengah dengan alokasi anggarannya Rp 700 juta lebih.
Untuk Direktur CV Riayaya, Thobyhend Sahureka yang juga mantan anggota DPRD Maluku Fraksi PDIP mendapat jatah penyaluran bantuan sapi kepada 175 KK di Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah.  Tidak ada bantuan yang diberikan dan anggaran dicairkan 100 persen.
Staf Dinsos Maluku yang telah bebas adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) almarhum Jessy Paays,  bendahara proyek, Anna Wairatta dan Jakomina Patty. Jaksa juga menyeret Yohanis Fransiskus (pendamping desa Poka), pendamping desa Wayame, Abdul Rahman Marasabessy  dan pendamping Desa Batu Merah/IAIN Ambon, Abdul Syukur Kaliki.
——————————————————-
SELASA, 30 Juni 2015
Jurnalis       : Samad Vanath Sallatalohy
Fotografer : Samad Vanath Sallatalohy
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...