Komisi III: Revisi Undang-Undang Tentang KPK Dibatalkan

JAKARTA – Revisi Undang-Undang KPK menjadi Bola panas antara eksekutif dengan legislatif. Dan rencana Revisi undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tersebut  antara kedua belah pihak sama-sama tidak mau mengakui usulan itu datangnya dari mana.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah suatu masalah yang besar. Jadi, ia meminta semua pihak untuk tenang, sebab revisi UU KPK bertujuan memperkuat bukan memperlemah.

“Revisi ini dilakukan agar KPK bisa lebih baik, tidak ada niatan untuk memperlemah,” ujar Desmond di Jakarta, Senin (22/06/2015).

Menurut Politikus Partai Gerindra ini, bila revisi UU KPK nantinya menimbulkan banyak penolakan dari masyarakat, maka Komisi III yang akan membatalkan saja upaya merevisi UU lembaga antirasuah tersebut.

“Sampai saat ini drafnya belum ada. Kalau memang masyarakat tidak setuju, yaa kita lebih mendengarkan masyarakat dibanding yang lain,” tutupnya.

Berikut ini Undang Undang KPK yang akan direvisi dalam Prolegnas 2015:

UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

——————————————————-
SENIN, 22 Juni 2015
Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa
Fotografer : Adista Pattisahusiwa
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-

Lihat juga...