Konflik Agraria, Masyarakat Kerapkali Jadi Korban Kekerasan

Aliansi Gerakan Petani Lombok Tengah (AGPLT) saat berorasi mengecam aparat kepolisian di depan kantor BPN Lombok Tengah, yang dinilai kerap menjadi corong perusahaan dan pemerintah dalam setiap penguasaan  lahan masyarakat

MATARAM – Konflik agraria dan sengketa kepemilikan lahan, khususnya di daerah pariwisata kerapkali mejadi pemandangan memperihatinkan dan hampir terjadi di setiap daerah di Indonesia, melibatkan antara masyarakat dengan pengusaha, dan masyarakat dengan pemerintah dan aparat.
“Dalam banyak kasus konflik agraria yang berlansung antara masyarakat dengan pengusaha, sangat ironis negara jarang hadir membela kepentingan masyarakat dan justru seringkali ikut menjadi pelaku kekerasan terhadap masyarakat dengan mengatasnamakan investasi dan pembangunan,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Beni Ramdani usai mengisi diskusi RUU inisiatif DPD RI pertanahan di Universitas Mataram, Kamis (11/6/2015).
Menurutnya sebagai pemegang mandat rakyat dengan kekuasaan dipegang, negara seharusnya hadir mengayomi dan melindungi masyarakat dari ancaman tergusur dan kehilangan lahan karena ulah para mafia lahan dan pengusaha yang memiliki modal besar, bukan malah sebaliknya tunduk pada kekuatan para pemodal dengan mengatasnamakan pembangunan.
“Negara tidak boleh tunduk pada kaum pemodal hanya karena mengatasnamakan investasi dan pembangunan, pembangunan memang kita butuhkan untuk kemajuan dan meningkatkan APBN dan PAD daerah, tapi bukan berarti harus mengorbankan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Sangat ironis dan tragis Indonesia dengan daratan yang demikian luas, masyarakatnya hampir setiap hari, bulan dan tahun harus dikorbankan atas nama pembangunan dan terpaksa harus kehilangan lahan pertanian tempat merekan mencari penghidupan.
Sekarang ini, kata Beni kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya sedang dikepung para Mafia tanah yang mengincar lahan, khususnya yang berada di daerah objek wisata dan ditempati masyarakat dengan melibatkan aparat pemerintahan seperti BPN dan oknum aparat hukum.
“Pengusaha kerapkali bermodalkan uang dimiliki dengan sesuka hati bermain dengan oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan kewenangan dimiliki mengeluarkan izin dan dengan oknum aparat penegak hukum nakal melalui permainan hukum dan UU,”katanya.
Dalam sejarahnya, memang tidak pernah ada ceritanya masyarakat memenangkan sengketa lahan di pengadilan, selalu yang jadi pemenang adalah mereka yang memilik uang banyak dan kekuasaan ditangan.
Lebih lanjut Beni mengatakan melalui RUU inisiatif dibuat DPD RI
sekarang ini diharapkan bisa hadir menjadi salah satu kekuatan baru untuk melindungi kepentingan masyarakat dari ancaman penggusuran dan perampasan kepemilikan lahan karena ulah para mafia lahan dan permainan oknum aparat penegak hukum nakal.
——————————————————-
Kamis, 11 Juni 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Fotografer : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...