KPU Diduga Lakukan Penyimpangan Uang Negara Rp.334 M

Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan

JAKARTA – Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga melakukan penyimpangan uang negara yang mencapai angka Rp334.127.902.611,93.
Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan mengatakan, dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan anggaran Pemilu 2013-2014 oleh KPU yang diindikasikan adanya dugaan penyelewengan, bisa berimplikasikan dua hal.   
Dua hal tersebut, Lanjut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam hal ini, KPU diganti. Kedua, pelaksanaan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 ditunda. 
“Nanti tergantung audit. Apalagi, ada warning dari BPK untuk pilkada serentak seperti masalah Bawaslu,  kepolisian belum dianggarkan,” tandas Taufik di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/6/2015).
Disebutkannya, menindaklanjuti temuan BPK, DPR RI akan segera mengagendakan rapat dengan komisi terkait. “Senin akan ada rapat dengan Komisi II DPR RI dengan KPU. Hari Selasa Komisi III rapat dengan KPU,” tutupnya.

Total anggaran yang digunakan untuk tahapan pemilu yang dilaksanakan KPU, sebesar Rp 9,4 triliun dan realisasinya sebesar Rp 13,9 triliun.

“Dari audit yang dilakukan BPK RI untuk tahun 2013 dari nilai sebesar Rp 4,9 triliun tersebut sampel yang diperiksa lingkupnya Rp 41,49 persen yakni Rp 2 triliun. Pada tahun 2014 mengambil sampel sebesar 46,13 persen dari total Rp 9,4 triliun,” Ujar Taufik.

Ia menambahkan, total yang diperiksa BPK sebesar Rp 6,2 triliun dari Rp 13 triliun atau dengan sampel pemeriksaan 44,50 persen.

Berikut ini 14 jenis temuan BPK yang dilaporkan ke DPR yakni:
1. Fiktif sebesar Rp3.928.222.524,72
2. Kekurangan volume Pekerjaan sebesar Rp788.042.109,89
3. Pembayaran ganda dan melebih standar yang berlaku sebesar Rp2.828.422.693,64
4. Kelebihan Pembayaran sebesar Rp2.572.566.028,27
5. Pembayaran kepada pihak yang tidak berhak sebesar Rp1.705.513.989,00
6. Selisih kurang kas/kas tekor Rp1.452.619.946,00
7. Pemusnahan logistik pemilu dan rekanan tanpa persetujuan KPU Rp479.884.838,9
8. Pemahalan harga Rp7.038.174.965,83
9. Spesifikasi barang/jasa yang diterima sesuai dengan kontrak Rp33.072.000,00
10. Tidak memenuhi syarat sahnya pembayaran Rp6.967.873.865,00
11. Penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi Rp168.330.000,00
12. Pencairan anggaran melalui pertanggungjawaban formalitas Rp1.258.621.360,00
13. Pengalihan pekerjaan yang tidak sesuai pekerjaan Rp2.011.396.424,35
14. Proses perencanaan dan Pelelangan Pengadaan Tidak sesuai ketentuan Rp3.116.511.772,30.
Temuan itu hasil dar pemeriksaan terhadap 531 satker (satuan kerja) dengan sampel yang diperiksa sebesar 181 (34,09 persen) sampel dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari 33 provinsi.
——————————————————-
JUMAT, 19 Juni 2015
Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa
Fotografer : Adista Pattisahusiwa
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...