Kulon Progo Optimis Menangkan Kasasi Pembangunan Bandara

Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo
KULON PROGO – Sehari setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta mengabulkan gugatan Wahana Tri Tunggal (WTT) terhadap Ijin Penetapan Lokasi (IPL) Bandara di Temon Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten menyiapkan berkas yang akan digunakan untuk mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan tersebut. 
Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo optimis dengan data yang disiapkan dapat merealisasikan rencana pembangunan bandara baru tersebut.
“Saya merasa optimis pembangunan bandara pasti terbangun di Kulonprogo,”ujar Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Rabu (24/6/2015).
Disebutkan, Pasca putusan PTUN tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan tim provinsi untuk merumuskan kebijakan dan tindak lanjut pasca putusan hakim tersebut. Lebih lanjut permasalahan teknis akan ditangani oleh Sekda DIY melewati Biro hukum, dengan melakukan banding atau kasasi.
“Permasalahan ini sudah dirapatkan di DPRD Kabupaten dan akan di teruskan ke  provinsi,” ujar Hasto.
Dengan waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi, Pemkab Kulon Progo menyiapkan segala bahan bahan dan berkas pendukung. Dalam pengajuan tersebut sangat penting persiapan yang matang karena tidak ada lagi sidang. Materinya tidak lagi dari awal seperti sosialisasi bandara, konsultasi publik ataupun objek keberatan bersedia atau keberatan soal pembangunan bandara, sudah di luar konteks tadi. 
“Arti sebuah dokumen menjadi sangat bernilai dalam mendukung Kasasi,”katanya.
Dalam penjelasan lanjutan ini, Bupati memberikan gambaran gambaran Kasasi bahwa dalam hal yang terkait pembangunan bandara. Mulai prosedur dan tahapan telah ditempuh dengan semestinya. 
Dikatakan, persoalannya perlu di garis bawahi bahwa ‘di anggap bahwa belum sesuai’ antara IPL gubernur dengan perda RT RW Propinsi DIY menjadi salah satu fokus of interes. Dan sebenarnya itu bukan hal titik fokus yang di gugat WTT. 
Hasto yakin keberadaan bandara tidak akan merugikan masyarakat. Semua prosedur telah ditempuh dengan baik. Bandara juga bukan untuk kenentingan kelompok, tetapi masyarakat.
“Sebenarnya semua prosedur. Tahapan sudah ditempuh,” terangnya. 
Sedangkan kaitanya dengan keberadaan Perda yang di kabupaten sudah sesuai. Daerah temon menjadi daerah pengembangan bandara. Dokumen yang di perlukan dan meperkuat dari kabupaten salah satunya Perda zonasi. Yang di sertakan dalam sidang Kasasi. Perlu di ketahui bahwa pembuatan Perda kabupaten sendiri itu mengunakan masukan masukan dari berbagai pihak. Seperti konsultasi ke Gubernur, ke kementrian PU dan itu mempunyai rekomendasinya. Jadi dari rekomendasi tadi di setujui ruang lingkup Zona tadi khususnya daerah Temon sebagai zonasi di pergunakan sebagai pengembangan bandara. Dan daerah temon masuk dalam Zonasi pesisir dan pulau pulai kecil.
Keoptimisan besar sekali, karena di sini tidak ada cacat hukum. Dari Hak-hak warga yang tidak di penuhi,  misal ada pertanyaan dari Komnas HAM, apakah hak sosialisasi sudah terpenuhi, apakah hak untuk mengeluarkan pendapat sudah terpenuhi. Bila hak hak tadi belum atau tidak terpenuhi maka berat untuk membela diri  di tingkat Pusat.
“Tapi ini kan pembentukan RT/RW / Zonasi kabupaten sudah di akui oleh negara,”katanya.
Dikatakan, sebenarnya semua pihak menyadari, tidak akan ada kebijakan dari pemerintah, khususnya Pemkap Kulon Progo yang berfungsi / digunakan untuk menelantarkan warga masyarakatnya. Saat kemarin ada pihak yang mengatakan bahwa tidak sesuai sosialisasinya dan mengurung hak warga.
” Tapi pengadilan mengatakan proses tahapan tadi itu sudah di lakukan dan sah. Karena sudah sesuai dan sudah terpenuhi tahapan tahapan tadi,”katanya.
Bagi yang mengatakan tidak atau belum terpenuhi itu hanya merupakan persepsi, pada beberapa pasal 20, 21, 22, 23 perda RT/RW DIY tentang Adi Sucipto. Sedangkan di temon itu umum artinya, Zona untuk pengembangan Bandara. Jadi secara konkrit Zona Temon sebagai Zona pengembangan Bandara sudah fix dan final. 
“Jadi itu ranahnya di propinsi persoalan IPL Gunernur dan RT RW propinsi. IPL Gubernur itu sudah Cocok penerapanya dengan Perda Zona di Kabupaten Kulon Progo. Yang beda kan Perda DIY secara makro RT/RW nya,”katanya.
——————————————————-
RABU, 24 Juni 2015
Jurnalis       : Mohammad Natsir
Fotografer : Mohammad Natsir
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...