Meski Dijatuhi Hukuman, Mantan Bupati Tetap Daftar Jadi Bakal Calon

PADANG – Kecurigaan publik terhadap putusan terpidana mantan Bupati Dharmasraya, Marlon Martua yang dianggap “bermasalah”, semakin kuat. Selain janggal terkait rendahnya masa hukuman yang diberikan majelis hakim, putusan yang tidak memiliki eksekutorial, dengan tidak  memerintahkan terpidana untuk ditahan adalah bukti kongkrit ada yang aneh dari putusan tersebut.
Koordinator lembaga anti korupsi Integritas, Arief Paderi menyebutkan, koruptor asal Dharmasraya yang telah divonis dengan hukuman yang rendah tersebut, berencana mencalonkan diri dalam pemilihan Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar) pada Pemilu Kepala Daerah tersebut akan digelar Desember tahun ini.
Dan Mantan Bupati Dharmasraya tersebut telah mendaftar ke Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai bakal calon kepala daerah.
Kejanggalan ini sebetulnya sudah terlihat dari retetan proses persidangan. Trackrecord Marlon yang pernah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) ketika proses penyidikan oleh Kejaksaan, sama sekali tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk melakukan penahanan di rumah tahanan. Majelis hakim malah memberikan perlakuan khusus dengan memberikan status tahanan kota kepada Marlon.
“Alasannya karena Marlon mengalami gangguan kesehatan. Namun kemudian semakin besar kecurigaan publik ketika majelis hakim dalam putusannya yang dibacakan 9 Juni 2015, tidak memuat perintah eksekutorial dengan memerintahkan penahanan Marlon di rumah tahanan terhadap Marlon. Padahal dalam putusan, majelis hakim jelas memvonis Marlon dengan pidana penjara satu tahun. Namun tetap saja putusan tersebut “banci” karena tidak memiliki perintah eksekutorial,” ujar Koordinator lembaga anti korupsi, Arief Paderi pada CND Sabtu (27/6/2015).
Disebutkan, pada Rabu, 17 Juni 2015, Marlon mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati Dharmasraya di Partai Gerindra. Ini tentu menjadi bukti tidak ada yang bermasalah dengan kesehatan Marlon. Jika alasan majelis hakim hanya memberikan status tahanan kota kepada Marlon pada masa persidangan, dengan alasan kesehatan Marlon. 
“Tentu dengan langkah Marlon yang mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati Dharmasraya kali ini, membuktikan pertimbangan majelis hakim tersebut keliru,”katanya.
Saat CND mengkomfirmasi pada Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Dharmasraya, Sofian Hory menyatakan, hingga hari ini, sudah ada tujuh orang yang mendaftar ke partai tersebut, termasuk Marlon Martua.
“Iya, Marlon sendiri yang  mendaftarkan dirinya ke kami, dia datang sendiri tanpa ada yang mewakili. Hingga hari ini sudah ada tujuh calon. Kami masih membuka pendaftaran hingga 5 hari kedepan,” ujar  Sofian Hory pada CND Sabtu (27/6/2015) pagi.
Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Padang memvonis Marlon Martua atas dakwaan kasus korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD Sungai Dareh Dharmasraya tahun 2009 dengan penjara 1 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.
“Menjatuhkan kepada terdakwa penjara selama 1 tahun dan denda Rp 100 juta dikurangi masa tahanan kota yang dijalankan terdakwa,” ujar ketua majelis hakim Reno Listowo di PN Padang, awal Juni 2015
Hakim berpendapat, dakwaan primer jaksa penuntut umum terhadap Marlon tidak terbukti. Marlon secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sesuai dengan dakwaan subsider.
Pertimbangan memberatkan hakim adalah terdakwa tidak mendukung pemberantasan korupsi dan tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan yang meringankan, Marlon sebelumnya tidak pernah terlibat permasalahan hukum dan pernah mengabdi sebagai Bupati.
Sebelumnya, jaksa menuntut Marlon hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp 200 juta serta uang pengganti sebanyak Rp 4,2 miliar. Marlon dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Marlon merupakan salah satu terdakwa yang tersangkut kasus korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya, pada 2009. Tiga terdakwa lain yang telah diadili dalam kasus yang sama adalah mantan Sekretaris Kabupaten Dharmasraya Busra yang divonis penjara 4 tahun, mantan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Agus Akhirul (3 tahun 6 bulan), dan mantan Kasubag Tata Pemerintahan Umum Agustin Irianto (3 tahun).
Penyidikan atas kasus Marlon dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Marlon ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pada 26 April 2011. Namun, saat proses penyidikan, Marlon sempat melarikan diri dan ditetapkan sebagai buron. Bahkan saat proses persidangan, Marlon juga tidak ditahan. Ia beralasan sedang sakit.
——————————————————-
SABTU, 27 Juni 2015
Jurnalis       : Muslim Abdul Rahmad
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...