Pakar Hukum Tata Negara: Ahok Bisa Dipecat dari Jabatannya

Pakar hukum tata negara, Andi Irmanputra Sidin
CENDANANEWS (Jakarta) – Sebagai orang nomor satu di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ahok bisa saja dipecat dari jabatannya jika di kemudian hari dia melakukan pelanggaran. 
Pakar Hukum Tata Negara, Andi Irmanputra Sidin mengatakan, penyusunan dan pembahasan anggaran yang digunakan untuk rakyat harus melibatkan DPRD. Sebab lembaga legislatif tersebut merupakan wakil rakyat DKI Jakarta.
“Kalau berdasarkan proses konstitusi, sanksi pertama yang bisa diberikan adalah removed from the office. Begitu Mahkamah Agung memutuskan, Dia bisa berhenti dari jabatannya,” ujar andi di jakarta, Kamis (4/6/2015) . 
Jika terkait dengan etika, maka seorang pemimpin harus mentaati TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Selain itu, ada acuan lain bagi pejabat, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurut pria kelahiran makassar ini, aspek etika penting bagi seorang pemimpin, sehingga dimungkinkan adanya pemakzulan terhadap pemimpin yang melanggar etika. 
“Seorang kepala daerah harus menjaga etika. Apabila DPRD mempermasalahkan ada yang tidak etis pada Pemerintah Daerah ini bisa jadi menuju pada pemberhentian. Itu harus diverifikasi oleh Mahkamah Agung, benar atau tidak dia melanggar etika yang dituduhkan,” tutup Irman.
——————————————————-
Kamis, 4 Juni 2015
Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa
Fotografer : Adista Pattisahusiwa
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...