Palsukan Identitas Diri, Anggota DPRD Kulon Progo Jadi Tersangka

DPRD Kulon Progo

KULON PROGO – Serapat rapatnya menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga. Hal ini berlaku untuk siapa pun seperti halnya kejadian belum lama ini. Tidak terkecuali bagi anggota DPRD Kulon Progo dari Fraksi Gerindra, Suprapto yang mengubah identitas diri agar bisa mengikuti pemilihan anggota legislatif.

Namun sayang, usahanya tercium disaat dia telah duduk di kursi empuk DPRD. Berawal dari laporan masyarakat, dan diselidiki oleh pihak berwajib diketahui bahwa ada pemalsuan dokumen model BB – 1.

Kapolres Kulon Progo AKBP Yulianto melalui Kanit III Satreskrim Polres Kulon Progo Ipda Cakra menyebutkan, pada formulir model BB – 1 menyatakan diri tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Namun berdasarkan hasil vonis Pengadilan Negeri Wates, Suprapto pernah dijatuhi vonis lima bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun.

“Vonis tersebut sesuai surat keputusan Nomor 134/Pid.B/2009/PN.WT tertanggal 3 Desember 2009 atas kasus Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat,”ungkapnya di Kulon Progo, Jumat (5/6/2015).

Disebutkan, kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Kemudian kami menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan.

“Setelah alat bukti cukup, kami menaikan kasus ke penyidikan dan menetapkan Suprapto sebagai tersangka,” Cakra.

Cakra mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, bab VII pasal 51 bahwa syarat bakal calon anggota DPRD, DPRD, DPR, DPD, ada 16 persyaratan, diantaranya bakal caleg tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak hukum pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
Sementara yang bersangkutan pada 3 Desember 2019 telah diputus bersalah, yakni melanggar pasal 263 ayat 1 dan 2 tentang pemalsuan surat dengan ancaman lima tahun lebih.

Selain itu, kata Cakra, penyidik juga telah memeriksa delapan saksi dari KPU, Pengurus DPC Partai Gerindra Kulon Progo, dan Sekretaris DPRD Kulon Progo, serta satu saksi ahli dari Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Saksi yang diperiksa dua dari KPU yakni Ketua KPU, Devisi Teknis Penyelenggara KPU Kulon Progo.

Sementara itu, Kasubag Humas Polres Kulon Progo Iptu Heru Meiyanto mengatakan kasus ini dalam waktu dekat segera dilimpahkan ke Kejari Wates. Penyidik mengutamakan kehati-hatian dalam penyelidikan ini, jangan sampai kasus bolak-balik karena berkasnya tidak lengkap.

“Beberapa waktu lalu, kasus pemalsukan dokumen ini sudah dilimpahkan ke Kejari Wates, tapi masih kurang keterangan saksi ahli. Rencananya, dalam waktu dekat akan kembali dilimpahkan,” tuturnya.

——————————————————-
Sabtu, 6 Juni 2015
Jurnalis       : Mohammad Natsir
Fotografer : Mohammad Natsir
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-

Lihat juga...