Pemkot Balikpapan Akan Telusuri PNS Berijazah Palsu

Balaikota Balikpapan

CENDANANEWS (Balikpapan) – Ribut soal ijazah palsu merembet ke berbagai daerah. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, Walikota Rizal Effendi memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah untuk meneliti kembali ijazah PNS terutama lulusan S2. Jika ditemukan indikasi pegawai sengaja memalsukan ijazah, mereka akan dikenakan sanksi berupa penurunan pangkat hingga pemecatan. 
“Aturannya sudah jelas. Turun pangkat atau pemecatan,” kata Rizal Effendi usai mengumpulkan para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan. Belum ada upaya menyeret pegawai yang terbukti melakukan pemalsuan ijazah, meski tindakan tersebut memenuhi unsur pidana.
Pada kesempatan yang sama Kepala BKD, Tatang Sudirdja mengatakan pihaknya akan membentuk tim  guna menyelusuri keberadaan ijazah palsu atau tidak sesuai. 
“Tim ini terdiri dari BKD, Inspektorat dan pihak terkait,” katanya, Rabu (3/6/2015).
Untuk saat ini katanya belum adanya laporan dari masyarakat atas PNS Balikpapan yang menggunakan ijazah palsu. Namun pemkot memiliki mekanisme seleksi atas ijazah PNS disaat penerimaan PNS. 
“Kalau ada yang  meragukan kami konfirmasi langsung ke kopertisnya dan kampus yang bersangkutan. Untuk penyesuaian ijazah juga kita lakukan itu,” jelasnya.
Meski baru melakukan pemeriksaan, Tatang Sudirja meyakini sangat kecil kemungkinan ada PNS yang melakukan pemalsuan ijazah. Begitupun untuk title S2 atau saat pencantuman gelar di nama PNS sebelum diajukan ke BKN, pemkot melakukan konfirmasi ke Kopertis dan kampus yang bersangkutan.
Bagi PNS yang akan kuliah S2 katanya harus izin belajar dari pemerintah kota. Tatang menjelaskan syaratnya minimal 3 tahun telah menjadi pegawai. Selain itu kampusnya harus terakreditasi minimal B. 
“Di kementerian itu disyaratkan bahwa perguruan tinggi ini harus punya akreditasi minimal B. Jadi sekarang memang lebih ketat. Mungkin disini lolos, di BKN tidak lolos. Artinya berlapis,” jelas dia.
Disamping itu bagi PNS yang mengajukan kuliah atau izin belajar  diluar biaya pemkot, lokasi kampus harus maksimal dua jam jarak perjalaan darat. “Kebanyakan S2 kita lulusan di Unmul, Unibraw. Tapi sekarang Unibraw sudah tidak boleh kelas jauh. itu sudah lama edaran dari Kemenpan. Minimal dua jam jarak tempuhnya harus jalan darat. Kecuali tugas belajar ya itu beda kayak dokter spesialis. Mereka dari kita cuma tidak dapat uang tunjangan ,” terangnya.
Dari 6000 lebih pegawai pemkot Balikpapan, masih didominasi Sarjana strata satu (S1). Syarat pendidikan PNS sekarang ini minimal S1. Di Balikpapan jumlah sarjana strata 2 atau S2 diperkirakan sekitar 100 pegawai. Bagi masyarakat yang ingin melaporkan bisa melaporkan ke Pemkot dan BKD. 
——————————————————-
Rabu, 3 Juni 2015
Jurnalis       : Ferry Cahyanti
Fotografer : Ferry Cahyanti
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...