Pencalonan Kadisdikpora Diharapkan Tidak Ganggu Penyidikan

Direktur Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi (Somasi) NTB, Ahyar Supriadi
MATARAM – Pencalonan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) Nusa Tenggara Barat (NTB), Rosiadi Sayuti sebagai Walikota, pada Pilkada Kota Mataram mendatang, diharapkan tidak mempengaruhi independensi Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk terus melakukan pemeriksaan bekas kepala Bappeda tersebut, dalam dugaan korupsi DBH-CHT senilai 32 Miliar.
“Kita berharap, pemeriksaan oleh Kejaksaan tidak terpengaruh dengan pencalonan Kadisdikpora NTB sebagai Walikota Mataram Kejati NTB, dan pemeriksaan tersebut diharap juga tidak terkait dengan Pilkada, karena kasusnya memang sudah lama dan kami percaya kepada Kejaksaan,” kata Direktur Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi (Somasi) NTB, Ahyar Supriadi di Mataram, Minggu (28/6/2015).
Menurut Ahyar, mau ada proses politik atau tidak itu hal berbeda, namun yang jelas, pemeriksaan harus tetap dilakukan Kejaksaan, siapapun dia, termasuk Kadisdikpora NTB. Prinsipnya, kalau memang terbukti melakukan kesalahan harus diproses secara hukum, tanpa pandang bulu supaya tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Terlebih, kata Ahyar pemeriksaan Kadisdikpora bertepatan dengan proses Pilkada, sehingga akan banyak memunculkan persepsi dari masyarakat, terutama terhadap Kejaksaan, karena itu Kejaksaan harus membuktikan kepada masyarakat kalau pemeriksaan terhadap Kadisdikpora tidak ada kaitannya dengan Pilkada dan proses pemeriksaan jalan terus, apalagi memang statusnya sudah tahap penyidikan.
“Kita berharap pemeriksaan dan pengusutan dugaan korupsi DBH-CHT senilai 32 miliar tersebut akan jalan terus, mengingat kasus tersebut sudah berlansung cukup lama dan ini saya kira akan pertaruhan dan ujian pertama bagi Kepala Kejati NTB yang baru dilantik,” ungkapnya.
Lebih lanjut Ahyar menambahkan, kalau soal dijadikannya Kadisdikpora NTB sebagai tersangka atau tidak itu kewenangan penyidik di Kejaksaan.
Sebelumnya pada Kamis (25/6) Kadisdikpora NTB yang merupakan bekas Kepala Bappeda NTB bersama dua pejabat Pemda NTB diperiksa Kejati NTB sebagai saksi dalam kasus dudaan korupsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk pembangunan saluran irigasi desa pada Dinas Pekerjaan Umum senilai 32 miliar.
Kasus ini sendiri sudah berlansung lama dan sempat mangkrak dari dua kali pergantian Kepala Kejati NTB yakni sejak Kajati Sugeng Pudjianto ahir 2013 dan Fadil Zumhana sampai awal 2015 dan dilanjutkan kembali saat Kajati NTB yang baru satu minggu dilantik, yakni Martono, dimana langsung meningkatkan status kasus tersebut ke tingkat penyidikan.
——————————————————-
MINGGU, 28 Juni 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Fotografer : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...