Penolakan Revisi UU KPK Perlu ada Kejelasan Pemerintah

JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Agus Hermanto mengatakan, penolakan terhadap revisi Undang Undang Komisi Pemberantas Korupsi (UU KPK) yang dilakukan pihak pemerintah musti disikapi secara jernih, meskipun DPR sendiri sudah menyetujui dalam Rapat Paripurna pada Selasa pekan kemarin.
Menurut Politikus Demokrat ini meminta agar semua pihak tidak berpikir “suudzon” alias berprasangka buruk terhadap pemerintah, lantaran revisi UU KPK ini sebelumnya sudah dibahas di Badan Legislasi (BALEG) DPR RI.
“Kita tidak boleh suudzon, mungkin saja pemerintah memiliki pandangan lain melihat revisi UU KPK ini” kata Agus di gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Jumat (26/06/2015).
Agar Menkumham Yasonna H Laoly Lanjut dia, segera merevisi surat pengajuan revisi UU KPK ke DPR, terkait beda pandangan antara DPR dengan pemerintah.
“Apakah revisi ini dicabut dan ditarik itu tentu sangat perlu ada kejelasan yang jelas” tandasnya.
——————————————————-
JUMAT, 26 Juni 2015
Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa
Fotografer : Adista Pattisahusiwa
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...