Pilkada Serentak Papua Masih Terkendala Pencairan Anggaran

Ketua KPU Papua, Adam Arisoy
JAYAPURA – Sebelas kabupaten yang akan mengikuti pilkada serentak 9 Desember mendatang, baru ada dua kabupaten yang mengucurkan dana pilkada diatas 50 persen, selebihnya hanya dibawah 10 persen.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Adam Arisoy mengungkapkan saat ini Kabupaten Merauke telah mengucurkan dana pilkada 100 persen. Untuk di Kabupaten Nabire, dikatakannya, 50 persen.
“Kabupaten yang minim dalam pengucuran anggaran adalah Waropen dari dana Rp 25 miliar, baru ada Rp 3 miliar. Kabupaten Yahukimo dari Rp 54 miliar, baru dikucurkan Rp 8 miliar. Ini kan sangat tidak mungkin KPU daerah akan bekerja baik, kalau anggaran belum mencukupi. Apalagi tahapan pilkada serentak sudah di mulai,” kata Arisoi, di Kota Jayapura, Rabu (10/06/2015)
Menurutnya, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pemerintah setempat, pihaknya akan mendatangi sejumlah kabupaten yang minim pemberian anggaran dari pemerintah daerah setempat.
“Saya akan tanyakan langsung kepada bupatinya, apakah mau dilaksanakan pilkada serentak atau tidak. Kalau memang belum siap, kami akan tunda hingga daerah itu siap, jika ingin melaksanakan pilkada serentak. Jadi pemda, harus konsisten untuk pengucuran dana pilkada,” ujarnya.
KPU Papua juga akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tuk mengawasi proses penerimaan dan pengeluaran dana pilkada serentak tersebut. “Kami juga akan meminta BPK untuk mengawasi dan mengaudit semua dana pilkada di daerah,” jelasnya. 
Sementara itu Divisi Logistik KPU Papua, Isak Hikoyabi mengatakan pihaknya terpaksa mengumpulkan ulang 11 KPUD yang melaksanakan pilkada serentak 8 Desember mendatang.
“Ini untuk memasukkan dana tambahan untuk debat publik, alat peraga, media massa, kampanye yang dibiayai oleh KPU. Debat publik memang sudah dianggarkan oleh KPUD, namun seperti media massa, kampanye dan alat peraga belum dimasukkan ke anggaran KPU, sebab saat KPUD menyusun anggaran pilkada, PKPU no 6/2015 belum keluar. Kami yakin dana tambahan untuk sosialisasi ini bisa dimasukkan dalam APBD perubahan,” kata Isak.
Divisi Logistik KPU Papua, Isak Hikoyabi
——————————————————-
Rabu, 10 Juni 2015
Jurnalis       : Indrayadi T Hatta
Fotografer : Indrayadi T Hatta
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...