Revisi Undang-Undang Pilkada Terkendala Persetujuan Pemerintah

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto
CENDANANEWS (Jakarta) – Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menilai Rencana revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pilkada itu sesuatu yang paling sulit untuk dilakukan antara DPR dan Presiden Jokowi. 
Hal tersebut dikarenakan Pemerintah sudah tidak setuju, sehingga DPR agak sulit untuk melakukan pembicaraan lanjutan dengan presiden. Apalagi mengakomodir keinginan Komisi II DPR, yang menginginkan agar Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) direvisi.
“Masih ada fraksi di DPR RI yang tidak setuju, seperti partai-partai yang tergabung pada Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sebenarnya revisi UU Pilkada adalah usulan Komisi II DPR RI dan harus diproses di intern dan rencana revisi itu harus sepakat akan dilaksanakan atau tidak,” ujar Agus di Jakarta, Kamis (5/6/2015).
Menurut Politisi dari Partai Demokrat, dirinya ingin agar segala perbedaan bisa rampung di Komisi II, karena pimpinan DPR ingin mengetahui apakah usulan revisi tersebut. Pimpinan DPR RI hanya membacakan saja usulan revisi tersebut lalu kemudian masuk ke Badan Musyawarah DPR RI.
“Jadi usulan revisi ini belum menjadi usulan dewan, tapi hanya usulan anggota-anggota dewan,” tutupnya
——————————————————-
Kamis, 4 Juni 2015
Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa
Fotografer : Adista Pattisahusiwa
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...