Rugikan Negara 137 Juta, PPK DKP Ambon Divonis 18 Bulan Penjara

Dari Kiri, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon, Achmad Bukhori (anggota), Mustari (Ketua), Hery Lilianto (anggota), dan  terdakwa Haedy Nikijuluw (baju merah), saat sidang di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa 16 Juni
AMBON – Semua orang dimata hukum sama kedudukannya. Perbuatan melanggar hukum semisal kasus tindak pidana korupsi, sedikit ataupun banyak, tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku di NKRI.
Hal itu diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (P Tipikor) Ambon, pada persidangan yang digelar Selasa (16/6/2015) sekitar pukul 11.00 WIT (pukul 09.00 WIB), memvonis Haedy Nikijuluw selama 1,6 tahun penjara, denda Rp 50 juta serta subsider satu bulan kurungan.
Pantauan CND, vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon terhadap bersangkutan karena selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pengadaan mobil penyuluh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ambon dari dana alokasi khusus (DAK) Departemen Kelautan dan Perikanan RI untuk program pengadaan mobil penyuluh lapangan, tahun 2013 senilai Rp 430.540.000, karena merugikan Negara senilai Rp 137,9 juta.
Vonis tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon yang diketuai Mustari didampingi dua hakim anggota masing-masing, Achmad Bukhori dan Hery Liliantono.
Sesuai amar putusan, majelis hakim menjerat terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pengadaan mobil penyuluhan lapangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon itu dihukum 1,6 tahun penjara karena proyek tersebut anggarannya diselewengkan.
Sebelumnya, atau Kamis (21/5/20015) Achmad Kobarubun selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menuntut trerdakwa selama dua tahun penjara, sesuai pasal 2, pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.
JPU juga minta majelis hakim menghukum terdakwa membayar denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan.
Terdakwa juga dituntut membayar ganti rugi sebesar Rp 137,9 juta subsider tiga bulan kurungan. Hal yang memberatkan terdakwa karena perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Hukuman yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan, sudah berkeluarga dan belum pernah dihukum.
JPU menjerat terdakwa dengan pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 sebagai dakwaan primer.
Sebelumnya Jaksa juga menjerat terdakwa dengan pasal 120 Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Terdakwa yang ditunjuk sebagai PPK dalam proyek ini sengaja menghilangkan sejumlah item pengadaan barang, sehingga mobil tersebut tidak bisa dioperasionalkan.
Perkara ini ada 18 item yang sengaja dikurangi terdakwa dalam proyek tersebut sehingga menimbulkan kerugian Rp 79,971 juta.
Perbuatan terdakwa juga mengakibatkan pihak PT. Nengmei Pratama selaku pihak rekanan dikenakan denda karena keterlambatan dalam proyek pengadaan mobil penyuluh lapangan tersebut.
Mendengar putusan 1,6 tahun penjara terhadap dirinya, terdakwa Haedy Nikijuluw bersama kuasa hukumnya langsung mengajukan banding. Sedangkan JPU Kejati Maluku pikir-pikir.
——————————————————-
Selasa, 16 Juni 2015
Jurnalis       : Samad Vanath Sallatalohy
Fotografer : Samad Vanath Sallatalohy
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...