Solidaritas Perempuan NTB Kecewa MK Tolak Naikan Batas Usia Nikah

Direktur Eksekutif Solidaritas Perempuan saat memberikan sambutan di acara training menulis kreatif bagi perempuan beberapa waktu lalu
MATARAM – Direktur Eksekutif Solidaritas Perempuan Nusa Tenggara Barat (NTB), Bq. Zulhiatina mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak menaikkan batas usia pernikahan dari 16 tahun menjadi 18 tahun dinilai sebagai keputusan yang tidak pro terhadap nasib anak.
“Keputusan menolak usulan menaikkan usia perkawinan anak dari 16 menjadi 18 tahun sebagai bukti kalau MK belum pro terhadap nasib dan keberadaan anak yang menikah diusia dini” kata Lia di Mataram, Jum’at (26/6/2015).
Menurutnya dalam keputusan tersebut, MK dinilai sudah keluar dari Pakem dan lebih melihat dari sisi moral semata dalam mengambil keputusan, ketimbang melihat dari sisi sosialnya, yang jelas akan berdampak terhadap perkembangan pisikis dan psikologis anak.
Lia menambahkan, apalagi dengan kondisi dan fenomena pernikahan usia dini yang sampai saat ini masih tinggi, terutama di Pulau Lombok, secara tidak lansung akan membuka peluang terjadinya praktik kekerasan terhadap anak, terutama perempuan.
“Di Lombok, angka pernikahan anak usia dini itu masih tinggi, terutama di desa-desa, kalau tidak ada payung hukum yang kuat mengatur soal itu, maka praktik pernikahan usia dini akan semakin merajalela,” ungkapnya.
Lia juga mengkritik soal adanya perbedaan ketentuan batasan umur menikah bagi anak antara Undang-Undang perkawinan dengan aturan KUHAP, dimana dalam UU perkawinan batasan umurnya 16 tahun sementara dalam KUHAP 21 tahun.
——————————————————-
JUMAT, 26 Juni 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Fotografer : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...