Usut Skandal Bank Maluku, Pansus DPRD Harus Independen

Bank Maluku[net]

AMBON – Panitia Khusus (Pansus) bentukan DPRD Provinsi Maluku diminta untuk menjaga independensi dalam menelusuri dugaan mark up pembelian kantor cabang PT Bank Maluku di Jl.Raya Darmo No.51 Surabaya pada akhir 2014 sebesar Rp 54 miliar.
Pernyataan ini disampaikan Direktur Eksekutif Relawan Insan Cendekia Humanis (RICH) Kota Ambon, Erik Rumluam kepada media ini di Ambon Kamis (11/6/2015).
Menurut Erik, kerja pansus harys lepas dari intervensi dengan objek perkara yang sementara di usut Kejati Maluku.
Erik Rumluan
Karena sementara publik Maluku menanti kinerja pansus. Dimana publik sudah memberikan kepercayaan untuk kasus tersebut diungkap. Pasalnya, Pansus yang dibentuk itu mendapat amanat dari DPRD Maluku secara kelembagaan. 
“Dengan demikian maka kerja Pansus terkait kasus dugaan mark up pembelian kantor atau gedung PT Bank Maluku Cabang Surabaya itu bisa dibongkar secara terang-benderang,” ujarnya.
Erik menilai pembelian kantor PT Bank Maluku yang menggunakan APBD Provinsi Maluku tahun 2013 itu bukan urgen. Karena masih ada problem sosial kemasyarakatan di tengah rakyat Maluku yang hingga kini  belum mampu dijawab oleh pemerintah.
“Maluku ini kan masih berada di zona termiskin ketiga di Indonesia. Daripada puluhan miliaran digelontarkan oleh Pemda Provinsi Maluku untuk membeli kantor PT Bank Maluku cabang di Surabaya Provinsi Jawa Timur, mendingan anggaran miliaran itu dimanfaatkan merehabilitasi masalah social kemasyarakatn yang belum dijawab oleh pemerintah,” tukasnya.
Menyangkut pengusutan kasus ini Erik meminta pihak yang diduga terlibat, jika dipanggil oleh aparat Kejaksaan Tinggi Maluku guna dimintai keterangan maka harus kooperatif dan bersikap jentelmen.
“Karena ini tanggungjawab moral sebagai seorang pemimpin atau pelayan publik. Dimana pemimpin (pejabat publik) itu sudah diberikan mandat oleh rakyat. Jadi kalau dipanggil oleh jaksa harus hadir. Agar masalah ini secepatnya diketahui titik terang secara hukum,” jelasnya.
Disamping itu, Erik juga mengingatkan pihak Kejati Maluku agar benar-benar komitmen untuk mengusut perkara yang sementara ditangani.
“Kejati jangan tebang pilih. Siapapun orangnya dan apapun pangkatnya, jika terlibat atau bertindak melanggar hukum, wajib diproses sesuai aturan yang berlaku. Citera Institusi Adhyaksa harus dijaga demi kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.
Sementara itu, sesuai informasi yang dihimpun di lingkup kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, sejak Rabu (10/6/2015) hingga Kamis (11/6/2015), tim penyidik Kejati Maluku sementara melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan dari para pihak terkait lingkup PT Bank Maluku.
Siapa mereka yang diperiksa oleh tim penyidik, hanya saja pihak Adhyaksa Maluku belum ada satu orang pun yang memberikan keterangan secara resmi kepada awak media.
Sebelumnya, skandal dugaan tindak pidana korupsi pembelian kantor cabang PTB Bank Maluku dengan modus mark up anggaran itu, DPRD Maluku sendiri sudah membentuk Panitia Khusus untuk menelusirinya.
Selain itu, tim penyidik dari Kejati Maluku juga sudah bekerja setelah mengantongi surat perintah penyelidikan (Sprinlid) yang juga telah diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Chuck Suryosumpeno, Senin (8/6/2015).
Menyangkut kasus ini, sebelumnya Ketua DPRD Provinsi Maluku Edwin Adrian kepada wartawan di Ambon mengatakan, DPRD menduga adanya permainan oknum tertentu di PT. Bank Maluku untuk menggelembungkan (mark up) anggaran pembelian kantor cabang PT bank Maluku di Surabaya Provinsi Jawa Timur mencapai Rp 54 miliar.
Menurut Edwin, Pansus yang bekerja bermaksud menelusuri sejauh mana dampak persoalan yang tengah terjadi pada PT. Bank Maluku kaitannya dengan repo saham yang mengakibatkan kerugian mencapai Rp 262 miliar dan dugaan mark up pembelian kantor cabang di Surabaya.
Dimana sesuai data Bamus bahwa antara harga pembelian dengan realitas terjadi selisih yang begitu besar. Alasan DPRD Maluku membentuk Pansus guna mengusut kasus ini, menurut Edwin, karena pembelian gedung kantor bukan hal yang urgent untuk PT. Bank Maluku.
“Dalam situasi faktual, menurut DPRD Maluku belum merupakan suatu kepentingan mendesak oleh PT. BM memiliki kantor cabang di Surabaya,” terangnya.
——————————————————-
Kamis, 11 Juni 2015
Jurnalis       : Samad Vanath Sallatalohy
Fotografer : Samad Vanath Sallatalohy
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...