Fatwa Haram BPJS Ditentang Beberapa Ormas Islam di Jawa Timur

SURABAYA —  Fatwa Haram terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) beberapa waktu lalu mendapat pertentangan dari beberapa organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Jawa Timur.
Ketua  Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Mutawakkil Alallah menyatakan, fatwa MUI yang mengharamkan BPJS Kesehatan tak jelas dasarnya.
“Fikih apa yang dipakai mereka sehingga dinyatakan haram. BPJS Kesehatan justru mendatangkan kebaikan untuk umat, kok malah diharamkan,” imbuh Mutawakkil saat ditemui Cendana News, Jumat (31/7/2015).
Hal yang sama juga disebutkan Wakil Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur, Ahmad Zainun Hamdi. Bahkan menurutnya fatwa MUI ?tersebut tidak perlu ditaati.
“MUI bukan lembaga negara yang keputusannya harus ditaati sebagai hukum positif negara Indonesia,” kata Ahmad Zainun.
Dia menambahkan, fatwa MUI tersebut sama halnya ketika mengeluarkan fatwa haram terhadap bank konvensional dan yang dianggap halal hanyalah Bank Syariah. 
“Hal ini pun mengacu pada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait bunga bank yang dianggap sebagai riba,” imbuh dia.
Ahmad Zainuid menilai, pembuatan fatwa tersebut MUI tidak melakukan pertimbangan-pertimbangan selain berdasarkan fikih. Padahal, fikih dalam Islam sangat beragam sehingga harus lebih banyak dilakukan kajian. 
Untuk mengeluarkan fatwa, menurut dia sebaiknya dilihat dari sisi manfaat dan kerugiannya. Sementara dengan adanya BPJS sangat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. 
“Saya enggak bisa bayangkan bagaimana tanpa BPJS. Pasti hancur-hancuran. Mereka masyarakat tidak mampu tentu tidak ada jaminan kesehatan,” jelas Ahmad Zainun. 
Karena itu, dia menyarankan untuk tidak mematuhi isi fatwa MUI tersebut. “Fatwa MUI enggak harus ditaati. Kalau mau ditaati monggo, kalau tidak juga tidak apa-apa, tidak ada konsekuensi hukum,” pungkas Ahmad Zainun.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dijalankan pemerintah ternyata tidak sesuai syariah alias haram. Menurut Ketua Bidang Fatwa MUI, KH Ma’ruf Amin, adanya fatwa itu telah dikeluarkan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se Indonesia V tahun 2015 di Tegal, Jawa Tengah.
Fatwa itu menurutnya telah dikeluarkan dan menjadi keputusan Ijtima Ulama. Sehingga, MUI mendorong supaya pemerintah segera merubah sistem BPJS Kesehatan syariah. Bahkan dia menggolongkan kondisi BPJS Kesehatan dalam kondisi darurat.

JUMAT, 31 Juli 2015
Jurnalis       : Charolin Pebrianti
Foto            : Charolin Pebrianti
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...