Gubenur Diminta tidak Intervensi Pelaksanaan Pikada Kota Mataram

Puluhan masa aksi yang menamakan diri masyarakat peduli Kota Mataram, melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor KPUD
MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) diminta tidak melakukan interpensi pada pelaksaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kota Mataram yang saat ini terancam diundur sampai tahun 2017, pasalnya pasangan bakal calon Walikota Mataram yang mendaftar hanya satu pasangan, yaitu pasangan Ahyar Mohan (AMAN) yang merupakan pasangan incumben.
“Kami minta kepada Gubernur NTB untuk tidak melakukan interpensi pada Pemilukada Kota Mataram, jangan sampai, proses demokrasi yang sudah belansung dengan baik di Kota Mataram ini diciderai gara-gara kekacauan dan praktik politik yang tidak sehat sertai dapat menciderai masyarakat Mataram,” kata Masbuhin, Kordinator aksi masyarakat peduli Mataram di depan kantor KPU Kota Mataram, Jum’at (31/7/2015).
Masbuhin mengatakan, dengan sikap pasangan RIDO yang diusung PDIP dan Demokrat yang sengaja membatalkan mendaftarkan diri ke KPU sekarang ini saja sudah sangat mengacaukan Pilkada Kota Mataram, karena itu kami meminta kepada KPU untuk mencari jalan alternatif supaya pelaksanaan pemilukada bisa tetap dilangsungkan pada Desember mendatang.
Samsul Hadi peserta aksi lain juga menuding kalau pembatalan pendaftaran bakal calon Walikota pasangan RIDO merupakan bagian skenario dari Gubernur NTB supaya pelaksana tugas (Plt) Walikota Mataram yang ditunjuk nanti bisa dengan mudah dan lebih lama mengkondisikan birokrasi dan PNS Pemkot Mataram.
“Itu hanya akal-akalan saja, supaya Plt Walikota Mataram yang diajukan Gubernur ke Kemendagri bisa mengkondisikan para PNS, mengingat Plt yang bakal ditunjuk merupakan istri dari Ketua DPD PDIP NTB, dimana PDIP juga merupakan partai pendukung pasangan RIDO dari partai Demokrat,”sebutnya.
Lebih lanjut Hadi bersama kelompok masyarakat yang menamakan dirinya masyarakat peduli Kota Mataram, mengancam, kalau sampai Plt yang ditunjuk adalah istri ketua DPD PDIP NTB yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Provinsi NTB, mereka akan menyegel kantor Walikota Mataram, karena hanya merupakan akal-akalan dan permainan dari Gubernur NTB yang sarat muatan politis, mengingat Gubernur NTB sendiri merupakan ketua DPD Demokrat NTB.
Sebelumya, pasangan Rosiadi-Kasdiono (RIDO) yang usai melakukan deklarasi pada selasa (28/7) secara tiba-tiba membatalkan diri mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram, sehingga KPU kemudian memperpanjang pendaftaran sampai tanggal 3 Agustus 2015, karena pendaftar hanya satu bakal calon.

JUMAT, 31 Juli 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Foto            : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...