HAN 2015. Anak-anak Papua Masih Memprihatinkan

Kegirangan Anak-anak di sudut Kota Jayapura, Papua 
CENDANANEWS (Jayapura) – Hari Anak Nasional yang jatuh pada Kamis (23/07/2015) masih menyisahkan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah, khususnya di Papua. Berdasarkan Papua dalam angka tahun 2012, Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurun bila dibandingkan tahun 2010 dan 2011 lalu.
APS pada usia 7-12 tahun di 2010 sebesar 76,22 persen, tahun 2011 sebesar 73,36 persen,meningkat kembali pada tahun 2012, menjadi 75,34 persen. Persentase tersebut menunjukkan masih banyaknya anak-anak yang tidak mengikuti pendidikan dasar, tentunya dengan berbagai faktor penyebab.
Meninjau dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2013-2018, terdapat beberapa permasalahan terkait pendidikan, antara lain, akses terhadap pelayanan pendidikan 9 tahun yang masih terbatas, distribusi guru yang belum merata, angka ketidakhadiran guru yang masih tinggi dan belum terlaksananya akuntabilitas pendidikan.
Multiple Indicator Cluster Survey yang dilakukan Unicef tahun 2011 lalu, dilakukan pada enam distrik yang ada di provinsi Papua dan Papua Barat telah menunjukkan Angka Murni Masuk Sekolah Dasar, dimana anak berusia 7 tahun yang masuk kelas I Sekolah Dasar (SD) berkisar antara 52-83 persen.
Sumber data ini menunjukkan 80 persen anak usia 2 hingga 14 tahun mengalami kekerasan psikis ataupun fisik oleh ibu pengasuh anak atau anggota keluarga. Dalam bidang kesehatan, angka cakupan imunisasi lengkap di enam distrik di Papua dan Papua Barat juga masih rendah persentasenya berkisar antara 16-58 persen.
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Pemerintah Provinsi Papua dan sejumlah Pemerintah Kabupaten/Kota telah mengeluarkan beberapa peraturan, yakni Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pembentukan Penyedia Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Tiga kabupaten/kota di Provinsi Papua juga telah mencanangkan diri menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) diantaranya Kabupaten Merauke pada tahun 2012, disusul dengan Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura pada tahun 2014. Langkah yang telah diambil ketiga kabupaten/kota tersebut merupakan satu langkah terobosan yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak. Namun, hal tersebut harus diimbangi dengan implementasi yang mendukung sehingga dampak dari komitmen ini akan dirasakan oleh anak-anak.
Dilihat hingga saat ini, perjuangan untuk memenuhi hak-hak anak, memerlukan perjalanan panjang kedepan. Seperti, memberikan pemahaman soal kemampuan dan memperkuat orangtua serta keluarga agar dapat berikan pengasuhan yang bai, dimana itulah salah satu kunci dasarnya.
Dari data hasil Multiple Indicator Cluster Survey yang dilakukan Unicef tahun 2011, anak-anak sangat rentan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orangtua, pengasuh dan anggota keluarga lainnya. Alasan yang kerap dilontarkan adalah untuk mendisiplinkan anak. Selain itu juga, ada faktor lainnya seperti pengaruh lingkungan hak asuh anak, orang tua, atau keluarga yang notabene sering mengkonsumsi Minuman Keras (Miras) secara berlebihan, sehingga kesadaran mereka sangat berdampak kepada anak-anak.
Isu pengasuhan dan disiplin positif ini perlu menjadi perhatian utama dalam perwujudan kabupaten/kota layak anak di Provinsi Papua. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan layanan konsultasi bagi orangtua, pengasuh dan keluarga serta layanan persiapan pernikahan yang matang bagi calon mempelai. Dimana, ada peraturan pemerintah daerah tuk mencegah pernikahan usia dini, tuk memastikan kesiapan bagi calon orangtua, baik secara fisik maupun mental spiritual.
Kehidupan anak-anak akan menjadi lebih baik, apabila seluruh stok holder turut ambil bagian soal perlindungan dan pemenuhan hak anak, mulai dari orangtua, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, hingga Pemerintah Daerah dan Pusat.
Orangtua dan keluarga sendiri, juga berkewajiban dan bertanggung jawab tuk mengasuh, memelihara, mendidik, membimbing, melindungi, berikan contoh yang baik kepada anak, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
Secara umum, masyarakat sekitar wajib dan bertanggung jawab untuk menyediakan sarana prasarana serta menciptakan suasana kondusif tuk tumbuh kembang anak, juga memberikan ruang kepada anak tuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat, misalnya memberikan ruang dan kesempatan kepada anak dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
Selain itu, pemerintah Daerah dan Pusat pun harus berperan aktif dalam menjamin pemenuhan hak anak, misalnya memberikan komitmen dan aksi nyata tuk pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di masing-masing wilayah yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Kita ketahui bersama bahwa, penetapan Hari Anak Nasional yang jatuh pada hari ini telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984. Hari Anak Nasional dimaknai sebagai momentum untuk terus berupaya meningkatkan kesadaran dan keterlibatan semua pihak.
Untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab oleh semua pihak, maka telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Dan yang harus dilakukan setiap pihak adalah melakukan upaya perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlakuan tanpa kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
Negara berkomitmen tuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak terlihat sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa 1989, yang ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak). 
Komitmen Negara untuk menjamin pemenuhan hak anak pun semakin terlihat saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.
Bukan hanya itu, UUD 1945 yang merupakan konstitusi tertinggi Negara ini pun mengalami perubahan demi menjamin terpenuhinya hak anak. Hal ini dituangkan dalam pasal 28B Amandemen II yang disahkan pada tahun 2000, yaitu “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
Selain itu, Negara juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan ini mendorong setiap Kabupaten dan Kota di Indonesia didorong untuk memiliki sistim pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. 
——————————————————-
JUMAT, 24 Juli 2015
Jurnalis       : Indrayadi T Hatta
Fotografer : Indrayadi T Hatta
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...