Jaringan Damai Papua : Sengaja Atau Tidak, Pembakaran Rumah Ibadah Tidak Bisa Dibenarkan

Pertemuan Para Tokoh Agama di Kantor Kementrian Agama Papua
CENDANANEWS (Jayapura) –  Ketua III Persatuan Gereja-Geraja di Papua (PGGP), Herman Saud memohon maaf atas nama gereja kepada saudara-saudara yang muslim, terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Tolikara pada hari Jumat (17/7/2015). Dirinya meminta agar seluruh pemeluk agama di Papua harus saling menghargai setiap hari raya besar keagamaan.
“Hari Raya Idul Fitri sudah dari dulu setiap tahun pasti ada, kalau saya ikuti surat yang beredar sebelum Hari Raya Idul Fitri, saya bertanya kepada aparat keamanan TNI/Polri dari awal sudah melihat itu harusnya segera memberi nasehat kepada pemimpin di daerah itu, agar tidak terjadi seperti ini,” tegas Herman di hadapan sejumlah para tokoh agama yang ada di ruang pertemuan Kepala Kementerian Agama Wilayah Provinsi Papua, Entrop, Kota Jayapura, Sabtu (18/07/2015).
Toni Wanggai, Ketua PBNU Provinsi Papua berharap umat Islam, tuk menahan diri dan tidak terpengaruh provokator-provokator yang tak bertanggungjawab. Dirinya juga sesalkan tidak adanya permintaan maaf secara cepat oleh pimpinan GIDI.
“Kami sesalkan disini, pihak dari GIDI di sana dan juga Ketua FKUB, Lipius Biniluk, sampai saat ini belum ada pernyataan apapun. Tidak ada pernyataan maaf atau apapun untuk mengklarifikasi. Kami khawatir jangan sampai persoalan ini kemudian ditumpangi pihak ketiga yang ingin buat kekacauan di Papua,” kata Toni Wanggai.
Di tempat yang sama, Yusak Mauri mengaku sebelum memasuki hari raya Idul Fitri pihak Gejera Injili di Indonesia (GIDI) mengatasnamakan pimpinan GIDI wilayah Tolikara telah keluarkan surat yang intinya akan dilakukan kegiatan seminar dan KKR berjalan pada tanggal 13-19 Juli 2015 dan mereka tak mengijinkan perayaan hari raya besar Idul Fitri dilakukan di wilayah Kabupaten Tolikara.
“Saya bilang kepada staf saya di Tolikara, itu surat ijin darimana? Staf saya bilang surat ijin diurus oleh GIDI pusat di Jayapura. Seharusnya kami juga mendapatkan tembusan surat tersebut, namun pada kenyataannya tidak ada,” kata Yusak.
Umar Bauw, salah satu petinggi di Kementerian Agama Provinsi Papua meminta kepada aparat penegak hukum untuk memanggil dan meminta keterangan dari pihak yang menandatangai surat dari GIDI, lantaran semua agama di Indonesia telah dilindungi oleh Undang Undang yang berlaku.
“Setelah dipanggil yang menandatangani surat itu, kemudian mencari otak di balik ini semua. Kasihan orang-orang yang melakukan pelemparan batu dan membakar lokasi kejadian, mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa, sehingga otak di balik insiden Tolikara yang harus ditangkap. Kejadian ini telah mencoreng Papua dari toleransi umat beragama yang selama ini menjadi contoh di Indonesia,” kata Umar.
Di tempat terpisah, Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar  Timur, Pater Neles Tebay mengecam keras tindakan yang terjadi di Kabupaten Tolikara. Menurutnya, tindakan pembakaran seperti ini, baik dilakukan secara sengaja atau tanpa direncanakan, tidak dapat diterima dan dibenarkan setiap orang beriman. Budaya Papua, lanjutnya, tidak mengajarkan orang untuk dan membakar tempat ibadah.  
“Tradisi budaya mengajarkan bahwa orang Papua tidak boleh mengganggu tempat-tempat yang dipandang keramat, sakral atau suci menurut kepercayaan budaya setempat. Tempat-tempat suci dalam budaya adalah tempat-tempat yang, menurut keyakinan orang setempat, dihuni oleh roh-roh. Apabila menganggu tempat suci ini, menurut keyakinan orang Papua, maka akan ada konsekwensi terhadap dalam hidup keluarga dari orang yang mengganggu tempat tersebut,” kata Neles yang juga Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP).
Pembakaran musola di Tolikara, lanjutnya adalah peristiwa pertama kali dalam sejarah Papua dimana sebuah tempat ibadah dibakar di tanah Papua. Orang Papua tidak pernah membakar tempat ibadah selama ini, kecuali yang baru terjadi di Tolikara ini.
“Maka, sebagai orang Papua, saya memohon maaf atas peristiwa yang melanggar norma adat ini. Kami mengakui bahwa peristiwa pembakaran tempat ibadah ini mencederai upaya masyarakat sipil Papua bersama semua pimpinan agama untuk mewujudkan Papua sebagai Tanah Damai.  Peristiwa ini mengingatkan bahwa kampanye Papua Tanah Damai masih terbatas hanya pada tingkat para pemuka agama,” tuturnya.
———————————————————————
Minggu, 19 Juli 2015
Jurnalis : Indrayana T. Hatta
Editor : Sari Puspita Ayu
——————————————————————–
Lihat juga...