KSKP Bakauheni Amankan 2,5 Ton Daging Babi Tanpa Dokumen

LAMPUNG — Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni dan Balai Karantina Pertanian Bandarlampung Wilayah Kerja Pelabuhan Bakauheni berhasil mengamankan 12 koli daging babi dengan berat sekitar 1,5 ton asal Bengkulu tujuan Tangerang.
Menurut Kepala Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakauheni AKP Feria Kurniawan, daging celeng tersebut diamankan dari sebuah truk sekitar pukul 07:00 WIB saat anggota KSKP Bakauheni dan anggota BKP Wilker Bakauheni melakukan razia rutin di area pintu masuk Pelabuhan Bakauheni.
“Saat dilakukan pemeriksaan ternyata truk tersebut bermuatan puluhan karung jengkol yang dibawahnya disembunyikan daging celeng,”ungkap AKP Feria Kurniawan, Jumat pagi (31/7/2015).
Kepada polisi, Sopir mengaku membawa daging babi sebanyak 12 karung akan dikirim ke Tangerang dengan upah Rp.2,5 juta.
Sementara itu, menurut Penyidik BKP Wilker Pelabuhan Bakauheni Buyung Hadiyanto, modus pengiriman daging celeng tanpa dokumen dengan disembunyikan pada pengiriman komoditas pertanian seperti jengkol bukan kali pertama dilakukan. 
Bahkan sepanjang satu semester pada tahun 2015 ini telah dilakukan pengiriman daging celeng tanpa dokumen dari Bengkulu, Sumatera Selatan dan Jambi.
“Pengiriman daging celeng dilarang karena tidak disertai dokumen Surat Kesehatan Hewan, surat izin keluar dan masuk daerah setempat serta alat angkut yang bukan untuk peruntukkannya,”ungkap Buyung Hadiyanto.
Buyung mengungkapkan, proses penangkapan pengiriman daging celeng tersebut bukan persoalan haram atau tidak haram melainkan kelengkapan dokumen yang tidak terlampir dan dilengkapi pihak pengirim sehingga barang tersebut tak diizinkan dipasarkan atau didistribusikan.
Ia bahkan mengungkapkan, saat ini BKP sedang mengusahakan ke Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian pusat terkait upaya untuk melegalkan distribusi daging celeng dengan prosedur yang benar. Prosedur yang benar tersebut diharapkan bisa membantu para distributor atau pengirim daging babi hutan untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
“Bukan berarti pihak karantina serta merta melarang namun sedang diupayakan untuk membuat regulasi yang justru akan membantu para pelaku bisnis daging celeng tersebut jika kelengkapan dokumen dipenuhi,”ungkap Buyung Hadiyanto.
Selama ini, masyarakat terutama pelaku bisnis pengiriman daging celeng mengeluhkan adanya penangkapan dan pengamanan pengiriman. Padahal berkali kali pihak karantina sudah melakukan sosialisasi kepada para pelaku bisnis ini untuk mengikuti prosedur yang dipersyaratkan dari mulai dokumen hingga alat angkut. 
Seperti yang yang dilakukan salah satu pelaku bisnis pengiriman daging celeng asal Lahat bernama Ahay yang sudah mengikuti prosedur karantina.
“Pelaku bisnis ini setelah memenuhi prosedur karantina bahkan mengirimkan daging celeng ke Hongkong dan Vietnam dengan menggunakan kapal laut,”ungkap Buyung.
Dari pantauan Cendana News, sebelumnya Badan reserse kriminal (Bareskrim) Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu berkoordinasi dengan Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian melakukan penggrebekan di wilayah Bekasi Jawa Barat terhadap rumah yang diindikasi menjadi tempat distribusi daging celeng tanpa disertai dokumen yang sah.
Penggrebekan terhadap penerima sekitar satu muatan truk berisi 1,5 ton daging celeng tersebut merupakan hasil pengembangan dari sering terjadinya pengiriman daging celeng tanpa dokumen melalui jalur darat dari sejumlah wilayah di Sumatera Selatan dan Bengkulu yang melalui wilayah Provinsi Lampung. 
Koordinasi antara Bareskrim Polri dengan pihak karantina pertanian dilakukan dengan membuntuti pengiriman daging celeng tersebut dari Pelabuhan Bakauheni hingga ke tempat tujuan di Bekasi. 
“Modus yang dipakai oleh pengirim daging celeng menggunakan mobil truk bermuatan jengkol untuk mengelabui petugas pemeriksaan,”ungkap Joni Anwar kepada media CND Jumat (24/7/2015).
Akibat perbuatannya tersangka pemilik daging celeng tersebut  terancam UU No 16 tahun 1992 Tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 6 huruf a dan c dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara dan denda 150 juta.

JUMAT, 31 Juli 2015
Jurnalis       : Henk Widi
Foto            : Henk Widi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...