Mantan Penasihat Sebut Pemilihan Ketua KPK Cacat Hukum

CENDANANEWS (Jakarta) Diketahui sebelumnya pada Sabtu kemarin, Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (Capim KPK) menetapkan 194 orang lolos seleksi tahap administrasi dari 611 pendaftar, diantaranya, 23 orang perempuan.
Yang lolos seleksi berprofesi sebagai advokat/konsultan hukum sebanyak 46 orang. Swasta dan BUMN 31 orang, dosen 28 orang, penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) 23 orang, auditor 10 orang, dan 4 orang dari KPK.
Menaggapi Hal ini, Mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua megatakan Bahwa seleksi tahap awal calon pimpinan KPK yang dilakukan oleh Pansel Capim KPK itu cacat hukum. Sebab, Pansel telah melakukan penundaan penutupan pendaftaran calon dari tanggal 26 Juni 2015 menjadi 3 Juli 2015.
“Pengunduran penutupan itu melanggar Undang-Undang KPK yang menyebutkan pendaftaran Capim hanya berlangsung maksimum dalam 14 hari,” ujar abdullah di Jakarta, Minggu (05/07/2015).
Selain itu, Dia juga sangat pesimistis dengan nama-nama yang muncul sebagai calon pimpinan KPK hasil seleksi administrasi oleh Pansel KPK.
Menurutnya berdasarkan data dari Pansel Capim KPK, ada 45 calon yang punya latar belakang advokat atau pengacara. Oleh karena itu, saya meminta masyarakat agar ikut mengontrol proses seleksi di Pansel KPK.
“Saya berpendapat, sebaiknya calon yang pernah menjadi pengacara atau pembela tersangka korupsi harus mundur karena mereka pernah dibayar oleh koruptor,” tegasnya.
Selain menggunakan ukuran benar-salah, Lanjut dia, Pansel KPK juga semestinya menerapkan prinsip etika. Advokat yang pernah membela koruptor bisa dibenarkan dengan menggunakan prinsip benar-salah. 
“Kalau menggunakan prinsip etika para advokat yang membela koruptor itu jelas tidak etis, Makanya tak etis kalau ada orang pernah membela koruptor ikut seleksi calon pimpinan KPK,” tutupnya.
——————————————————-
MINGGU, 05 Juli 2015
Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...